Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query

Indah Retnowati, author

Perbandingan pengawasan peraturan daerah dalam kerangka negara kesatuan: studi perbandingan negara Indonesia dengan Kolombia dan Bolivia = Comparison of local government regulation control within unitary state framework a comparative: study of Indonesia, Colombia and Bolivia

Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tidak jarang menimbulkan permasalahan. Karena itu, pada negara kesatuan, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah lepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat. Tingkat pengawasan tersebut bergantung pada sistem penyelenggaraan desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Dalam skripsi ini, akan dibahas pengawasan peraturan daerah di negara-negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arif Susandi, author

Upaya sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat = Efforts to synchronize regional regulation draft by central government

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50324

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adityo Nugroho, author

Pengaruh peraturan daerah terhadap kinerja perekonomian di Indonesia = The impact of regional regulation on economic performance in Indonesia

[ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menginvestagasi pengaruh peraturan daerah terhadap kinerja perekonomian di Indonesia. Studi ini menggunakan set data panel dari 31 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2002 sampai 2009 serta mengaplikasikan metode efek tetap dalam pengestimasiannya. Dalam rangka menyediakan penjelasannyang lebih komprehensif, studi ini menggunakan tiga...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T42295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Makhfud, author

Kedudukan peraturan daerah menurut UUD 1945 dan pengujian legalitas Peraturan Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 / Makhfud

2008

T37140

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maharani, author

Analisis implementasi kebijakan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta (Studi kasus di wilayah Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S8798

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Yurista Yohasari, author

Kajian hukum terhadap substansi peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama dalam sistem hukum Indonesia = Legal study of local regulations substance governing religious life in the Indonesian legal system / Yurista Yohasari

ABSTRAK Urusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang...

Universitas Indonesia, 2016

T45386

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ilham Bakhti, author

Mekanisme executive review, executive preview, judicial review terhadap peraturan daerah provinsi = Execuitve review executive preview judicial review fo regional regulation

Penelitian ini membahas mengenai pengujian Peraturan Daerah melalui mekanisme executive review, executive preview yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan judicial review. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai koordinasi pengujian antara executive review dengan judicial review. Skripsi ini dibuat dengan metode kepustakaan normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62845

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Gutami, author

Penerapan sanksi pidana dalam penegakan perda: suatu penelitian di Kodia Dati II Semarang

Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan mengenai tujuan necara kita sebagai berikut : "Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilen sosial". Disamping itu dalam penjelasan Undang-undang Dasar'45 ditetapkan pula mengenai sistem pemerintahan negara kita...

Depok: Universitas Indonesia, 1990

T1959

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chanifia Izza Millata, author

Sikap dan kepentingan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas dalam perumusan Perda No. 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol = Attitudes and interests of DPC PDI Perjuangan in Banyumas Regency in the formulation of regional regulation No. 15 year 2014 on restraint, supervision, and distribution control of circulation of alcoholic beverages

Perda pengendalian minuman beralkohol di Banyumas yang diterbitkan tahun 2014 pada awalnya memunculkan perbedaan pendapat dalam internal PDI Perjuangan di Banyumas. Perda ini merupakan hasil tuntutan oleh beberapa ormas Islam di Banyumas, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Banyumas sejak reformasi terbagi menjadi dua kubu,...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia90, 2018

T52523

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Afina Setiyawati, author

Kritik epistemologis dan feminis multikultur terhadap pembentukan peraturan daerah di Indonesia = Epistemological and feminist multicultural criticism of Regional regulations in Indonesia

Terjadinya diskriminasi terhadap gender tertentu terutama pada perempuan salah satunya karena kebijakan-kebijakan yang digagas oleh institusi pemerintah. Persepsi datang karena pemerintah daerah menganggap kebijakan yang dibuat mampu melindungi perempuan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, pemerintah daerah justru menghasilkan kebijakan yang melemahkan perempuan. Melalui metode structural, cultural, and standpoint feminist theories dan...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian