Ditemukan 85 dokumen yang sesuai dengan query
Aprilia Milasari, author
ABSTRAK
Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamaan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kredirtor-kreditor yang lain. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung mengenai penyitaan harta benda korporasi dimana harta...
2018
T51332
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hamid Chalid, author
ABSTRAK
Through the momentum of the third amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was passed in 2001, Indonesia has officially adopted a dualistic judicial review system. Under such system, the authority to conduct judicial review is divided/spread to the two judicial organs, each with its own...
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017
340 UI-ILR 7:3 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Netty, author
Hak Uji Materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang hampir tidak pernah ada/jarang dilakukan sampai tahun 1992 karena hukum acara untuk melakukan hak uji materiil belum ada. Baru pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Dengan keluarnya Perma tersebut tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Noersal Samad, author
INTRODUCTION
America is a country of laws rather than of men. Laws that are agreed on by representatives of the people, implemented by the government and reviewed for their legal constitutionality by judges of the Supreme Court rule America. These laws must conform to certain broad principles of moral justice....
1989
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
K. Dibia Wigena Usada, author
Sistem kekerabatan yang umum berlaku dalam masyarakat adat di Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal, yang mengharuskan seseorang mengambil garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki). Sistem kekerabatan ini menentukan bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pelanjut keturunan dalam sebuah keluarga adalah anak atau keturunan laki-laki. Dalam beberapa kasus kewarisan adat Bali...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16536
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sihombing, Arnold, author
Upaya hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU....
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18210
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Septa Dorothe Undap, author
ABSTRAK
Hukum Waris yang diterapkan untuk masyarakat Golongan Tionghoa adalah Hukum Waris menurut ketentuan Kitab Undang--Undang Hukum Perdata beserta ketentuan-ketentuan terkait lainnya yakni Staatsblaad 1917:129 tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesie Betreffende het burgerlijk van de Chineezen). Sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan harta...
2007
T19314
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Peking: The Commision on extra territoriality, 1923
347.995 1 CHI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hasan Halim, author
Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16438
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Brillyan Alvayedo, author
Hakim sebagai peran terpenting dalam dunia persidangan diharuskan untuk menjaga perilaku dan perbuatannya baik mengenai substansi dalam persidangan maupun berkegiatan sehari-hari di luar persidangan. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk sebagai pedoman bagi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
