Hasil Pencarian

Ditemukan 88 dokumen yang sesuai dengan query

Kenny Poltak Adrianus, author

Tinjauan terhadap Kewenangan International Centre for Settlements of Investment Dispute (ICSID) untuk Menjatuhkan Sanksi Komersial terhadap Penanaman Modal Asing yang Dipengaruhi oleh Praktik Suap = A Review of the Authority of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) to Impose Commercial Consequences to Foreign Investments Tainted with Bribery

Persoalan praktik suap kini tidak jarang ditemukan di dalam kasus-kasus arbitrase ICSID. Hal ini berhubungan erat dengan tingginya angka praktik suap di dunia penanaman modal asing, serta dengan kemampuan ICSID untuk menjatuhkan sanksi komersial yang berat terhadap penanaman modal yang melibatkan praktik suap. Setelah diteliti lebih dekat, ditemukan bahwa terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Izzy Fathoni, author

Kedudukan dan pemberlakuan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional = The position and enforcement of treaty in the national legal system

Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional dapat mengikatkan diri dan tunduk kepada Perjanjian Internasional. Namun, kedudukan dan cara pemberlakuan perjanjian internasional di dalam suatu negara dapat berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam mengatur kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60697

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Judicial Power: How Constitutional Courts Affect Political Transformations

The power of national and transnational constitutional courts to issue binding rulings in interpreting the constitution or an international treaty has been endlessly discussed. What does it mean for democratic governance that non-elected judges influence politics and policies? The authors of Judicial Power - legal scholars, political scientists, and judges...

United Kingdom: Cambridge University Press, 2019

e20528940

eBooks Universitas Indonesia Library

Elfrieda Anggi Basamarito, author

Tax Treaty Sebagai Dasar Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4)= Tax Treaty As The Basis for Determinating Rates of Income Tax in Article 26 Paragraph (4)

Tax Treaty adalah sebagai sumber hukum yang bermaterikan kepentingan publik secara pembentukannya haruslah diperlakukan sama seperti ketentuan perundangan yang berlaku karena telah melewati proses pengesahan atau ratifikasi. Namun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses banding di Pengadilan Pajak, masih terdapat perbedaan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan Tax Treaty maupun sebaliknya....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agung Siswadhi, author

Analisis kebijakan penentuan beneficial owner di Indonesia sebagai upaya pencegahan praktek treaty shopping studi komparasi dengan oecd model tax convention 2012 = Analysis of beneficial owner determination in Indonesia as an attempt to deterrence of treaty shopping practice comparation study with oecd model tax convention 2012

ABSTRAK Terminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014

T42013

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Agus Suparman, author

Pengenaan PPh pasal 26 atas premi asuransi

Dalam rangka menyongsong perdagangan bebas baik di tingkat ASEAN pada tahun 2003 maupun Asia Pasifik pada tahun 2020, maka Indonesia perlu mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan dengan luar negeri, termasuk dalam peraturan perpajakan yang sesuai dengan kaidah perpajakan internasional khususnya prinsip netralitas. Pemajakan atas premi asuransi oleh negara sumber merupakan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T7483

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eny Susilowati, author

Analisis ketentuan anti treaty shopping dalam upaya pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia = Analysis of anti treaty shopping provisions in preventive efforts of tax treaty abuse in Indonesia

Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

T28354

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Agung Kurniawan, author

Analisis Pengaturan Anti-Treaty Shopping Melalui Penerapan Principal Purpose Test (PPT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum = Analysis Of Anti-Treaty Shopping Regulations Through The Implementation Of The Principal Purpose Test (PPT) In Indonesia Viewed From The Perspective Of Legal Certainty

Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sheylla Azka Saffanah, author

Analisis perubahan ketentuan bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India yang berlaku efektif 1 Januari 2017 = Analysis of permanent establishment provision changes on tax treaty Indonesia-India will be applied effectively on January 1st 2017

Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S66601

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Treaties,extraterriorial rights, and American protestant missions in late joseon korea

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian