Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Moh. Kusnardi, author

Susunan pembagian kekuasaan menurut undang-undang dasar 1945

Jakarta: Gramedia, 1983

342.91 KUS s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sekedar catatan tentang azas presumption of innocence dalam proses pemeriksaan tertuduh perkara pidana di pengadilan negeri (Suatu minat khusus dalam praktek pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bekasi)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1980

S6155

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bintang Taufiq Hidayanto, author

Analisis yuridis atas penerapan azas cabotage dalam industri minyak dan gas

Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S24836

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Worotikan, Ronald Ferdinand, author

Pertentangan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Azas equality before the law) dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan terhadap pejabat negara tertentu = Contradiction article 27 paragraph (1) of the constitutions 1945 (Principle of equality before the law) in corruption's investigation process committed by the spesific state official

Tesis ini membahas mengenai pengertian azas dasar dalam hukum pidana yang dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya " atau yang lazimnya kita kenal dengan Azas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25995

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rahayu Hardita Dwi Widyanti, author

Respon HMI Terhadap Kebijakan Orde Baru 1978-1986 = HMI (Islamic Student Association)Response Toward the New Order Policy 1978-1986

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis respon yang ditunjukkan oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) terhadap kebijakan Orde Baru yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa selama kurun waktu 1978-1986. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan struktural untuk menganalisis hal-hal yang mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam tubuh HMI. dalam kurun waktu 1978-1986, HMI...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sutjipto, author

Pandangan guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan khusus / Sutjipto

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pandangan guru sekolah luar biasa dalam pengembangan kurikulum pendidikan khusus pada dimensi perancangan dan asasnya. Penelitian melibatkan empat puluh tiga guru sekolah luar biasa dari delapan sekolah. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik diskusi kelompokterpumpun dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian...

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

370 JPK 3:1 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hari Sugiharto, author

Perlakuan pajak penghasilan karyawan kontraktor production sharing bidang minyak dan gas bumi dikaitkan dengan cost recovery dan berdasarkan azas keadilan

Atas penghasilan yang diterima karyawan asing dan nasional di Kontraktor Production Sharing (WP- KPS) terdapat beberapa perlakuan yang berbeda oleh KPS mengenai pengetrapan pajak penghasilannya, antara lain : 1. Untuk menghitung taxable income, semua penghasilan karyawan asing maupun nasional di gross up terlebih dahulu. Adapun hasil gross up tersebut...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19457

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Beby Sundari, author

Analisis implikasi perpajakan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan (non recoverable cost) menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan (recoverable cost) pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia = Analysis of tax implications of non recoverable cost into recoverable cost for upstream oil and gas industry in Indonesia

ABSTRACT
Industri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Panji Wijanarko, author

Kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan azas oportunitas Jaksa Agung dalam proses peradilan acara pidana : studi kasus penyampingan perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung

Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1187

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Zainul Fikri, author

Analisis Implikasi Perpajakan Biaya Bonus Industri Hulu Migas Terhadap Production Sharing Contract Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 = Analysis Of Tax Implication To Bonus Expense Upstream Oil And Gas Industry And Production Sharing Contract After Government Regulation Number 79 Year 2010 Applied

Industri minyak dan gas bumi merupakan industri khusus karena perannya sangat vital bagi Indonesia. Demi menjaga amanat UUD 1945 pemerintah perlu mengatur secara khusus seluruh indikator, terutama terkait perpajakan. Pada akhir tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010. Pada Pasal 13 huruf (u) peraturan tersebut menjelaskan bahwa...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S52482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian