Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Annisa Rizky Shadrina, author

Validasi sistem komputerisasi spreadsheet laporan kalibrasi thermohygrometer di PT. Medifarma Laboratories = Computerized system validation spreadsheet thermohygrometer calibration report at PT. Medifarma Laboratories

Industri farmasi merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dan telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi dalam pembuatan obat memiliki pedoman CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang digunakan guna memastikan agar obat yang dihasilkan memiliki kualitas dan mutu yang sesuai dengan...

Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2023

PR-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Auliya Yasyfa Anwar, author

Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021 = Cancellation of the Agreement due to Violation of the Obligation to Use Indonesian Language under the Law Number 24 of 2009: A Comparative Study of Courts Decisions 2015-2021

Tulisan ini menganalisis mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (“UU 24/2009”) ditinjau dari hukum perjanjian. Baik UU 24/2009 maupun peraturan turunannya tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik (analisa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Nab jo. Putusan Nomor 26/Put/Pdt/2015/PT.Jap jo. Putusan Nomor 442/K/Pdt/2016) = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith (Analysis of the supreme court's decision number 19 / Pdt.G / 2014 / PN.Nab jo. Decision Number 26 / Put / Pdt / 2015 / PT. Jap jo. Decision Num

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52228

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Naufaldi Tri Pambudi, author

Penegakan asas itikad baik dan keseimbangan pelaku usaha dengan konsumen terhadap tanggung jawab produk yang memiliki cacat tersembunyi ditinjau dari hukum perlindungan konsumen: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pdt. Sus-BPSK/2013 = Enforcing the principle of good faith and balancing the position of entrepreneur and consumer against product liability which have hidden defects reviewed by consumer protection law: Case study Supreme Court Verdict Number 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

[ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen dalam kaitannya untuk menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen atas itikad baik dan sikap jujur pelaku usaha dalam menjalankan tanggung jawab usahanya, mengetahui bagaimana bentuk upaya tanggung jawab pelaku usaha yang dapat dilaksanakan kepada konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk yang...

2015

S58315

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wulang darmawiyata akaliyan wawaton tatakrami tembung kedhaton

Naskah ini berisi dua teks, yaitu Serat Wulang Darmawiyata (h.1-21) dan Wawaton Tatakrami Tembung Kadhaton (h.26-51). Teks pertama, Wulang Darmawiyata, berisi ajaran mengenai pendidikan moral bagi seorang anak, dimulai dengan keterangan tentang bagaimana cara mendidik anak agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dilanjutkan dengan ajaran tatacara mengabdi,...

[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]

PW.178-NR 369

Naskah Universitas Indonesia Library

Bonavacio Diaz Kevin, author

Asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaaan alat umum sistem senjata di instansi TNI AD = General principle of good governance in Indonesian army armament procurement

Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51343

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rayandita Anwar, author

Bentuk perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik atas akta jual beli tanah yang cacat hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 1270K/Pdt/2018) = A Form of protection for buyers who have good faith in the sales and purchase of land deed that is legal defect (analysis of Supreme Court Decision on Case Number 2170K/PDT/2018)

Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54394

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Martinus Evan Aldyputra, author

Pengaturan penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : tinjauan yuridis terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama cyber crime. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya melalui pembuatan ketentuan yang dikenal dengan nama cyber law. Indonesia merupakan salah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30572

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Faris Prasetyo Makarim, author

Analisis kepastian hukum terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016 = Analisys on taxable entrepreneur's tax obligation certainty based on Law No. 28 of 2007 on General Provision and Taxation Procedure : case study on Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XIV/2016

Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Olivianti Kartika Puri, author

Evaluasi implementasi pembebasan pajak penjualan barang mewah atas angkutan umum berupa bus = Evaluation of implementation luxury tax exemption over public transport in the term of bus

Berdasarkan PP No 41/2013, setiap penyerahan atau impor angkutan umum yang dikenakan PPnBM berhak memperoleh pembebasan, contohnya bus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengevaluasi implementasi pembebasan PPnBM melalui SKB atau pengembalian evaluasi implementasi dilakukan berdasarkan konsep prinsip kebijakan pajak yang baik menggunakan tiga kriteria yaitu certainty,...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55232

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian