Ditemukan 396 dokumen yang sesuai dengan query
Margareta Ibnurini, author
Suatu perjanjian pemesanan barang impor dapat dilaksanakan baik dengan jual beli indent maupun perjanjian untuk melakukan sementara jasa dengan importir sebagai komisioner. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban dalam kedudukan importir sebagai penjual dan sebagai komisioner (indentor sebagai pembeli dan sebagai komiten). Skripsi ini menguraikan hal hal tersebut...
Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Battersby, Albert, author
Jakarta: Erlangga, 1976
658.787 BAT gt
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rachmat Herdyono Saputra, author
ABSTRAK
Blockchain ternyata memiliki potensi untuk dikembangkan di sektor lain salah satunya adalah dalam proses pengiriman barang di sektor logistik. Logistik adalah kunci penggerak perekonomian karena berkaitan erat dengan distribusi barang dan pemerataan. Infrastruktur dan kualitas layanan adalah salah satu faktor penting dalam distribusi barang. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap proses...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indra Wiguna, author
Pegadaian merupakan alternatif yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, karena meminjam dana di pegadaian tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti meminjam uang atau meminjam dana di Bank. Ada dua macam gadai di Indonesia, yaitu gadai konvensional dan gadai syari'ah. Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai syari'ah (rahn) dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29310
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Desia Megawati, author
Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya barang rampasan seperti kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi para peserta lelang sudah harus mengetahui bahwa barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengan kata lain KPKNL melakukan lelang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21705
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Mohamad Sja'roni, author
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1974
S16332
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dwi P. Widodo, author
Agar masyarakat mengetahui akan sesuatu yang dibutuhkan, perusahaan perlu mengkomunikasikan barang dan jasanya tersebut kepada mereka. Kebutuhan terhadap informasi yang tepat dan jelas mengakibatkan peranan komunikasi antara kedua belah pihak menjadi semakin penting, disamping juga adanya persaingan dalam industri. Salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan adalah kegiatan Promosi. Dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
S18432
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Safyra Primadhyta, author
Pengadaan barang/ jasa pemerintah erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran negara. Mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan setidaknya untuk sekitar 30% dari total belanja negara maupun daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia pada tahun anggaran 2011. Analisa dilakukan secara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Bary Rachman Pratama, author
[E-Procurement merupakan kegiatan mengadakan barang dan jasa oleh suatu organisasi yang dilakukan secara elektronik. E-Procurement di pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan e-Procurement di Kementerian Keuangan merupakan amanat dari Menteri Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2008. Jumlah paket...
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Ernanda, author
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. berikutnya juga membahas mengenai dasar pemikiran dalam penetapan objek dari pajak ini dan juga meninjau Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apabila dilihat dari konsepsi penggolongan pajak....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
