Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query

Sasha Izni Shadrina, author

Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional : penerapannya oleh International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dalam kasus-kasus Dubrovnik

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land, Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War dan kedua protokol tambahannya, serta Convention for the Protection of Cultural Property in the...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1280

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara = The Right to Vote for Members of the Indonesian National Armed Forces: Comparative Study of the Right to Vote of Members of the Armed Forces in Several Countries

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Davindra Fadhlurrahman Widardjo, author

Penggunaan kekuatan bersenjata di suatu negara berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa: studi kasus perang melawan Islamic State of Iraq and Syria di Irak dan Suriah = The use of force in a state based on the United Nations Security Council authorization: case study war against Islamic State of Iraq and Syria in Iraq and Syria

Dalam hubungan antarnegara sebagai sebuah komunitas internasional yang hidup dalam perdamaian, negara-negara diwajibkan untuk menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata. Tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional diberikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gloria Truly Estrelita, author

Penyebaran Hate Crime oleh negara terhadap lembaga kebudayaan rakyat

Lembaga Kebudayaan Rakyat atau kerap disingkat Lekra adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Indonesia. Selain juga berusaha menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kerakyatan dan kemanusiaan melalui karya-karya yang ditelurkan oleh para senimannya. Lekra memang memiliki kedekatan ideologis dengan PKI, yaitu sama-sama memperjuangkan rakyat miskin. Walau begitu, Lekra menolak untuk "dimerahkan" oleh...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

T26659

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nabila Azhar Zhafira, author

Konfrontasi Indonesia-Malaysia = Indonesia-Malaysia Confrontation

Konfrontasi adalah peristiwa konflik bersenjata yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada 1963-1966. Konflik antar negara (interstate conflict) adalah konflik antara dua negara atau lebih dengan adanya persengketaan bersenjata. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu bentuk konflik antar negara, yakni konflik antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini juga melibatkan beberapa negara lain,...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Aulia Fajar, author

Legalitas penggunaan unmanned aerial vehicles (UAV) dalam operasi militer targeted killing dalam konflik bersenjata = Legality of the application of unmanned aerial vehicles (UAV) in targeted killing military operation in armed conflict

Aplikasi drone di dalam konflik bersenjata merupakan hasil dari perkembangan teknologi militer modern, sekaligus perwujudan dari keinginan untuk menghindari korban jiwa kombatan maupun penduduk sipil. Secara fungsinya, drone tampil sebagai platform pengintaian dan platform serang. Legalitas dari penggunaan drone di medan pertempuran tersebut dapat ditelaah menggunakan Teori Perang Adil dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aloysius Gonzaga Eka Wenats Wuryanta, author

Ideologi, Militerisme, dan Media Massa : representasi Legitimasi dan Delegitimasi Ideologi studi analisis wacana kritis media massa dalam situasi krisis di Indonesia terutama pada Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha periode tahun 1965 ? 1968

Penelitian ini sebenarnya mau mencoba memberikan pandangan awal bagaimana para Indonesia merajut pengalaman dalam bentuk berita, terutama ketika para Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri sedang mengalami krisis sosial pada pertengahan dekade tahun 1960-an. Dalam studi ini, fokus penelitian akan memusatkan pada simpul utama representasi ideologis dan konteks sosialekonomi-politik yang mempengaruhi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T13845

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amin Ibrahim, author

Perbandingan kemampuan organisasional ABRI dan sipil dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional (penilaian pada masa orde lama dan orde baru)

1988

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahma Atika Idrus, author

Analisis fenomena perekrutan tentara anak sebagai bentuk kejahatan perang berdasarkan hukum internasional (studi kasus: perekrutan oleh Thomas Lubanga Dyilo dalam konflik Ituri, Kongo) = Analysis on the Phenomenon of the Recruitment of Child Soldiers as a means of War Crimes in International Law (Case Study of the Recruitment by Thomas Lubanga Dyilo in Ituri Conflict, Congo)

Skripsi ini membahas tentang tindakan perekrutan tentara anak menjadi satu suatu bentuk kejahatan perang yang ditinjau berdasarkan hukum internasional. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah kasus perekrutan tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo sebagai Presiden Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan Komandan Pasukan patriotiques pour la libération du Congo...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Natasya Fila Rais, author

Kejahatan penghamilan paksa pada konflik bersenjata dalam perspektif hukum internasional = Crime of forced pregnancy in armed conflict through international law's perspective

Salah satu bentuk kejahatan seksual yang diatur Hukum Internasional adalah kejahatan penghamilan paksa. Kejahatan penghamilan paksa merupakan kejahatan dimana seorang perempuan dikurung dengan cara melanggar hukum dalam suatu tempat tertentu sehingga dirinya dapat dibuat hamil dengan tujuan bahwa tindakan tersebut dilakukan agar komposisi suatu etnis tertentu dapat terpengaruh atau dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian