Hasil Pencarian

Ditemukan 91 dokumen yang sesuai dengan query

Muchtar Hadi Saputra, author

Peran serta masyarakat dalam mekanisme perubahan UUD 1945 guna mewujudkan suatu konstitusi yang demokratis = Public participation in constitution amendment process of UUD 1945 to create democratic constitution / Muchtar Hadi Saputra

ABSTRAK
Upaya dalam mewujudkan suatu UUD 1945 yang demokratis dapat terlihat dari proses pembuatannya yang dilakukan melalui mekanisme yang demokratis dimana mekanisme yang demokratis adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam prosedur perubahannya. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana pengaturan peran serta masyarakat dalam perubahan UUD yang pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T36773

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Bulan, author

Referendum Australia 1967: memperjuangkan hak masyarakat Aborigin = Australia's 1967 referendum : fighting the rights of Aboriginal communities

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Referendum tahun 1967 di Australia yang menuntut amandemen pasal l51(xxvi) dan pasal 127. Penelitian yang dilakukan Referendum ini berhasil karena sebanyak 90.77% pemilih menuntut dilakukanya perubahan pada kedua pasal tersebut sehingga orang-orang Aborigin dapat dimasukan kedalam Sensus Nasional dan Pemerintah Persemakmuran dapat menerapkan hukum atas mereka....

[, ]: 2017

S69363

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Fauzi Abdul Hamid, author

Shifting trends of islamism and islamist practices in Malaysia, 1957, 2017 / Ahmad Fauzi Abdul Hamid

2108

SEAS 7:3 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Abdul Salam, author

KAHMI - HMI ketegangan dan konflik dalam sebuah struktur 1966-1990

Sebagai sebuah organisasi yang sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan dalam rentang waktu yang cukup panjang, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) telah melahirkan begitu banyak alumni yang ber-diaspora ke berbagai sektor kehidupan sosial kemasyarakatan, banyak di antara mereka yang memegang posisi kunci dan strategis di tempat-tempat pengabdiannya. Ketika bangsa Indonesia mengalami masa transisi...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2003

T11022

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yulfasni, author

Pasal 33 UUD 1945 bersifat dualistis (suatu tinjauan tentang dampaknya terhadap koperasi dan pejabat RI)

Salah satu komitmen penting yang dibuat Pemerintah Orde Baru ialah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sesuai dengan konsensus nasional.') Hal ini membawa akibat, Pemerintah sebagai pengemban Konstitusi berusaha untuk mewujudkan semua instruksi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan segala cara (all out), termasuk Pasal 33. ...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Tinjauan yuridis pertentangan antara konstitusi sebuah negara dengan instrumen internasional tentang hak asasi manusia : studi kasus Pilav V. Bosnia Herzegovina = Conflict between state constitution and international human rights insturment : case study of Pilav V. Bosnia and Herzegovina

Penelitian ini adalah penelitian hukum/normatif. Penelitian ini membahas kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina yang diadili di European Court of Human Rights. Dalam tesis ini dibahas kedudukan konstitusi negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan negara, yang dilindungi dari intervensi asing oleh hukum internasional. Dibahas pula perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia yang berimbas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48619

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Selena Imania, author

Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/pPUU-VI/2008 terhadap kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia = Juridical analysis of Constitutional Court decision number 53/PUU-VI/2008 towards the nature of corporate social responsibility practice in Indonesia

Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69609

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Arifin Sari Surungalan, author

Fungsi dewan perwakilan rakyat republik Indonesia menurut UUD 1945: suatu studi analisis mengenai pengaturan tahun 1966-1977

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat empat istilah yang bermaksud menguraikan fungsi DPR yaitu fungsi, wewenang, tugas, kekuasaan. Sebutan fungsi DPR terdapat dalam Pasal 32 beserta Penjelasannya dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (LN 1969 No. 59, TLN No. 2915) sebagaimana telah tiga kali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998

D407

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wildan Ahmad Adani, author

Visi perdana menteri Shinzo Abe untuk merevisi konstitusi 1947 kaitannya dengan konflik Kepulauan Senkaku = Prime minister Shinzo Abe's vision to revise the 1947 constitution in relevance to Senkaku Islands dispute

Shinzō Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang ke-57 yang diangkat pada Desember 2012. Sebagai Perdana Menteri, Shinzō Abe berencana untuk merevisi Konstitusi 1947. Rencana revisi tersebut merupakan upaya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan hak pertahanan kolektif. Shinzō Abe ingin Jepang agar lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dunia,...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014

S57061

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian