::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mas Ahmad Yani, author
Studi terhadap efektifitas upaya Bank dalam menanggulangi tindakan penyimpangan penggunaan kredit, menjadi amat relevan, terutama dilihat dari sudut kriminnlogis. Hal ini disebabkan karena; pertama, penyimpangan penggunaan kredit (side streaming) secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan. Kedua, side streaming sering merepotkan bank dalam penanganannya. Karena selain dihadapkan pada masalah pembuktian...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T10307
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Azizah Febrina, author
Penelitian untuk tesis ini difokuskan pada penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia sebagaimana ditemukan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. Sengketa di dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan beralihnya utang jaminan fidusia kepada debitur baru. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fatin Bahanan, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan Informasi Dari Bank Indonesia (Sistem Informasi Debitur) Dalam Rangka Pemberian Kredit Oleh Bank serta menjelaskan Bagaimana penyelesaian jika ternyata data yang diberikan oleh Bank Indonesia merugikan Nasabah. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38972
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nandy Rahman Pratama, author
Pejabat pembuat akta tanah atau yang disebut dengan PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga memiliki kewenangan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang diterbitkan untuk dapat dijadikan alat bukti yang kuat di Pengadilan. Seperti tindakan hukum actio pauliana kepada PT....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zico Fernando, author
Tindakan hukum berupa pengalihan asset oleh Debitur Pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan tersebut disebut Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28723
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Natasya, author
Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56453
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jessica Putri, author
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pengalihan piutang cessie berdasarkan peraturan perundang undangan dan akibat hukum pengalihan piutang cessie terkait syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No 2176 K Pdt 2012 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No.2176/K/PDT/2012 Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62495
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Leonardo Lance Lentini, author
Bank Umum dalam memenuhi kewajiban pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat melakukan pola channeling dengan penyelenggara Peer to Peer Lending (P2P Lending). Akan tetapi, dalam melakukan pola channeling tersebut, Bank Umum perlu menerapkan prinsip kehati-hatian karena masih dihadapkan oleh suatu risiko. Skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Krisna Hidayat, author
Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa masalah yang timbul atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan menurut Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut antara lain adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T16368
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Raffi Hasta Anggara, author

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberlakuan UU KPKPU berpegang pada beberapa asas, diantaranya asas keseimbangan dan kelangsungan usaha. Namun demikian dalam penerapannya, UU KPKPU kerap tidak memenuhi asas-asas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya penekanan pada pemenuhan hak-hak kreditor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>