Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
Sipayung, Iwan Yohannes, author
ABSTRAK Adanya kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membuat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51822
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurkhalida, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pembuatan Rencana Aksi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2012 khususnya pada BAB V yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif
di tempat kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2014 – 2016.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain operational research yang menggunakan
metode wawancara mendalam (indepth interview).
Setelah...
Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zaily Oktosab Fitri Abidin, author
Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi dan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2001, muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru (baik Propinsi, maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota) yang terlepas...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11428
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Nurhayati Qodriyatun, author
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perrnasalahan lingkungan hidup di daerah. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan meiakukan penguatan kelembagaan lingkungan hidup di daerah. UU No. 2211999 Pasal 60 hingga Pasal 68 mengatur tentang organisasi perangkat daerah, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 8/2003. Untuk melaksanakan PP tersebut, Menteri...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15044
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sadino, author
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), khususnya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi perbincangan menarik dan hangat diantara para pengelola negara dalam melaksanakan pemerintahan yang di amanatkan kepada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi polemik bagi berbagai pihak....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T21120
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Saefu Zaman, author
ABSTRAK
Representasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
T52101
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wawan Kusnawan, author
Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 mengisyaratkan setiap perguruan tinggi untuk mereorganisasi sistem perguruan tinggi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Laminae yuridis formal tersebut memperlihatkan adanya pengakuan bahwa perguruan tinggi cukup penting dan strategis sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa, lebih khusus lagi perguruan tinggi sangat penting dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T3657
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Heri Saputra, author
Tuntutan refomasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan komitmen nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Desentralisasi memberikan pada kewenangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T13089
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tata Fathurrohman, author
ABSTRAK
Saat ini di Indonesia terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, dan sistem Hukum Barat. Hukum Adat, telah lama berlaku di tanah air kita, bahkan jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum tesebut di atas, maka Hukum Adatlah yang tertua umurnya.
Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja hidup...
Depok: Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Gutami, author
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan mengenai tujuan necara kita sebagai berikut :
"Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilen sosial".
Disamping itu dalam penjelasan Undang-undang Dasar'45 ditetapkan pula mengenai sistem pemerintahan negara kita...
Depok: Universitas Indonesia, 1990
T1959
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
