Hasil Pencarian

Ditemukan 173 dokumen yang sesuai dengan query

Abdurrahman, author

Masalah pencabutan hak-hak atas tanah dan pembebasan tanah di Indonesia

Bandung: Alumni, 1983

346.045 98 ABD m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Elissa, author

Tinjauan hukum tentang peralihan status bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) menjadi pajak daerah terkait dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah = Juridical review regarding transitional status of acquisition rights of land and building customs (BPHTB) to regional's tax according to the establishment of act Number 28 Year 2009 about regional taxes and levies

Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28982

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Silvana Sausan, author

Analisis mengenai masa transisi dalam pemberlakuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2010 tentang BPHTB (Studi kasus: wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Kramat Jati) = Analysis of transition in the enforcement of land and building transfer tax (BPHTB) as Local tax under law number 28 of 2009 on regional taxes and regional Levies jo. DKI Jakarta Regional Regulation Number 18 of 2010 on BPHTB (Case Study: Taxpayers In Kramat Jati Tax Service Office (KPP Kramat Jati)

ABSTRAK
Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan dan penyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa...

2012

T31503

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Abdurrahman, author

Masalah pencabutan hak-hak atas tanah dan pembebasan tanah di Indonesia / Abdurrahman

Bandung: Alumni, 1978

346.045 98 ABD m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amanu, author

Tumpang tindih hak milik warga masyarakat di Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan hak pengelolaan PT Pelindo II = Overlapping certificate of right of ownership and right to manage of PT Pelindo II

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tumpang tindih sertipikat di atas suatu lahan akibat kesalahan administratif. Sertipikat yang cacat hukum administratif adalah sertipikat yang mengandung kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subyek hak, kesalahan obyek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lain yang bersifat administratif. Sertipikat...

2015

T43031

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maulida Illiyani, author

Sengketa hukum berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh warga negara asing (analisis kasus putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 153/PDT.G/2012/PN..MTR) = Legal dispute with regard to land ownership by foreigners (case study Mataram district court number 153 PDT.G /2012/PN. MTR) / Maulida Illiyani

ABSTRAK
Hak atas tanah merupakan hak yang melekat, dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hak atas tanah, antara lain adalah Hak Milik. Pengaturan pertanahan di Indonesia tegas menjelaskan bahwa Hak Milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi warga negara indonesia dan badan hukum dengan syarat. Oleh karena itu hak milik kepada orang asing...

2016

T45872

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nindya Ratna Sari, author

Peralihan hak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang telah lunas (analisis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/PDT/2010/PT.DKI) = The transfer of rights in conditional sale and purchase of land agreement which has been paid (analysis of the Jakarta high court's verdict Number 307/PDT/2010/PT. DKI)

Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT ....

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46832

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarah Balqis, author

Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh pengadilan analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 348/PDT/2015/PT.BDG) = Legal protection against buyers with good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate cancelled by court Bandung analysis of the jakarta high court s verdict number 348/PDT/2015/PT /BDG) / Sarah Balqis

ABSTRAK
Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang dipakai dalam hukum tanah nasional adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan kepemilikan hak atas tanah seseorang selalu dimungkinkan dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah sering dirugikan ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Hal tersebut seperti...

2017

T47299

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajrina Febiani, author

Konsep daluwarsa atas tanah dan bangunan: tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan = Expiration concept on land and building: review of the court decision

ABSTRAK
Daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi...

2017

S68146

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Daniel Sungono, author

Kedudukan notaris sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum analisis putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/PID.Sus-TPK/2016/PN.PDG = The legal standing of the notary as subject of criminal act of corruption regarding the deed of relinquishment of right on land for public interest review of Padang district courts stipulation Number 27/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG

ABSTRAK
Notaris tidak hanya sering terjerat dengan tindak pidana biasa, namun juga tindak pidana korupsi. Terjeratnya Notaris dengan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai orang pribadi. Persoalan ini terjadi dikarenakan Notaris sendiri tidak paham dengan batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian...

2018

T51145

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian