Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Puti Ayu Cassandra, author

Status harta kawin dari perkawinan campuran di luar negeri yang belum dicatatkan di Indonesia studi putusan pengadilan tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 613/pdt/2017/pt.dki = The status of marriage treasure from mixed marriage held overseas which has not been recorded in Indonesia study on the decision of Jakarta High Court Special District capital city number 613/pdt/2017/pt.dki

ABSTRAK
Pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan campuran seringkali tidak memperhatikan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, khususnya terhadap harta bersama. Untuk melindungi diri pribadi dan agar di kemudian hari konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak sehingga tidak melibatkan harta yang dimilikinya, hendaknya pasangan yang melakukan perkawinan campuran membuat perjanjian kawin....

2020

T54459

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviyanti Amalia Sappali, author

Akibat hukum perceraian terhadap harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan (analisis putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 K/AG/2015) = The law effects of divorce against possessions of property in mixed marriage of different citizenship supreme court decision (analysis Republic of Indonesia Number 316 K/AG/2015)

Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46428

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa, author

Akibat hukum pencabutan gugatan pembatalan perkawinan poligami dengan penipuan terhadap keabsahan dan pembagian harta bersama perkawinan poligami (Studi kasus penetapan pengadilan agama Jakarta Utara nomor 365/PDT.G/2019/PA.JU) = Legal consequences of withdrawing lawsuit for the cancellation of polygamous marriages with fraud to the legality and sharing of polygamous marriages assets (Case study of the rulling of The North Jakarta religious court number 365/PDT.G/2019/PA.JU).

Dalam pelangsungan perkawinan poligami kerap ditemukan pelanggaran, yaitu dilangsungkan tanpa adanya izin isteri dan izin Pengadilan. Tesis ini membahas mengenai pencabutan gugatan pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.JU. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana akibat hukum pencabutan gugatan pembatalan perkawinan oleh isteri pertama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahmi Fadillah, author

Analisis yuridis terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor No.261/PDT.G/2011/PA.BG dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.11/PDT.G/2011/PTA.BDG) = Judicial analysis on common asset after a divorce from the perspective of Islamic law and law No.1 year 1974 about marriage.

Perkawinan menurut Hukum Islam itu dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat. Salah satu akibat dari Perkawinan tersebut adalah dengan timbulnya Harta Bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47185

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putu Ameliagustina Awyadnyani, author

Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI = Obligation of a Notary in Issuing a Copy of Deed of Recognition of Debt Made Without the Approval of the Married Couple (Study of the High Court Decision of the Special Capital Region of Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI)

Tesis ini membahas mengenai Notaris dalam kasus No. 108/PDT/2019/PT.DKI yang membuat akta tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini dalam membuat akta, Notaris tidak meminta persetujuan pasangan para pihak yang menghadap, dan juga Notaris tersebut tidak mau memberikan Salinan akta tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luthfi Hasan Ishaq, author

Harta Bersama Perkawinan Pertama Yang Dialihkan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 348/Pdt/2022/PT Mdn) = Jointly Owned Property Of The First Marriage Transferred Based On A Sale And Purchase Agreement Without The Consent Of The First Wife (A Study Of Medan High Court Decision Number 348/Pdt/2022/PT Mdn)

Perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP jo Pasal 92 KHI. Namun dalam kasus yang penulis bahas suami menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahimah Syamsi, author

Pembagian Harta Warisan Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 39/PDT.G/2020/PTA.MTR.) = Distribution of Inherited Assets to Internal Joint Assets Polygamous Marriage (Study of Decision of the Second-level Religious High Court Number 39/PDT.G/2020/PTA.MTR.)

Salah satu permasalahan dalam perkawinan poligami adalah apabila suami yang meninggal pernah melakukan perceraian pada salah satu istrinya, namun harta bersamanya belum dibagi. Hal ini disebabkan, banyak masyarakat belum mengetahui cara pembagian harta warisan terhadap harta bersama pada perkawinan poligami terutama dalam syariat Islam. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shannon Gabriella Pesik, author

Pemberian Harta Bersama Sebagai Objek Hibah Tanpa Persetujuan Isteri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi) = Granting Joint Property As An Object Of Grant Without The Consent Of The Wife (Study Of The Decision Of The Cibinong State Court Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi)

Pemberian hibah dengan objek harta bersama dalam perkawinan semestinya dilakukan melalui persetujuan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun dalam beberapa kasus, pemberian hibah di mana tanah merupakan objek hibah yang juga merupakan harta bersama, tidak dilakukan dengan persetujuan salah satu dari pasangan dalam hubungan suami dan isteri,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aya Sofia, author

Akta Sewa Menyewa dengan Objek Harta Bersama yang dibuat tanpa Persetujuan Pasangan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1111/K/PDT/2018) = Deed of Lease upon Marital Property which Made Without Spousal Consent (Case Study: Verdict of Supreme Court Number: 1111/K/Pdt/2018)

Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadia Difa Khairunnisa, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Mdn) = Responsibilities of a Notary in Making a Deed of Credit Agreement with the Object of Collateral Assets without the Wife's Consent (Study of Medan District Court Decision Number 178/Pdt.G/2020/PN Mdn)

Tesis ini membahas mengenai perbuatan notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak saksama, salah satunya adalah dalam pembuatan suatu akta. Berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian