Hasil Pencarian

Ditemukan 126 dokumen yang sesuai dengan query

Ratih Herawati, author

Tinjauan atas permasalahan dan kinerja keuangan terkait dengan pencabutan izin usaha bank: Studi kasus pada PT. Bank Asiatic

Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007

T19728

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nova Helida, author

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28874

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Harmoko, author

Perlindungan hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) yang telah melakukan kewajibannya menurut ketentuan pasal 137 undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal protection for holders of izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) which has been carrying out its obligations under article 137 of law no 4 year 2009 on mineral and coal

[Pertambangan merupakan bidang usaha yang sedang diminati oleh para investor saat ini. Akan tetapi usaha pertambangan memiliki tingkat resiko tinggi (high risk), memerlukan modal besar (high cost) dan menggunakan teknologi modern (modern technology) selain itu kegiatan pertambangan juga memiliki kewajiban-kewajiban berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dipenuhi kepada Negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44641

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ira Apriyanti, author

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nesia Dewi Damai Hati, author

Peranan PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Arthanami Simarmata, author

Analisis sentralisasi pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan penanaman modal asing = Analysis of centralization of mining license revocation according to law No. 3 of 2020 regarding mineral and coal mining against foreign investment company

Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafli Listianto, author

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Aktivitas Pertambangan Timah Lepas Pantai (Studi Kasus: Kabupaten Bangka) = Supervision by Environmental Agency of Bangka Belitung Province toward Offshore Tin Mining Activity (Case Study: Bangka Regency)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai di Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang terdiri dari mekanisme pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pegawasan. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dicky Yudhistira, author

Legal analysis of non performing loan at BPR whose license have been revoked by The OJK = Analisa terhadap kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK.

Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syahrul, author

Analisa kriteria alih fungsi peruntukan tanah guna kepentingan umum

Peruntukan tanah untuk kepentingan umum ternyata dalam prakteknya sering mengalami alih fungsi sehingga manfaat dari pembangunan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok orang. Kasus tanah di Tlogo, Jawa Timur dan Punclut, Jawa Barat, membuktikan bahwa tanah kepentingan umum sering mengalami alih fungsi. Dalam rangka menjamin keberadaan tanah kepentingan umum yang bermanfaat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S25490

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Hasan Muda, author

Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok saat pandemi COVID-19 = Quality of building permit services at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service during the pandemic COVID-19

Penelitian ini memiliki latar belakang situasi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia yang membuat DPMPTSP Kota Depok melakukan beberapa perubahan pada proses pemberian layanan khususnya pelayanan IMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok saat Pandemi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian