Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Setyojati, author

Peninjauan kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menentukan pemilihan wilayah kedudukan notaris dalam formasi jabatan notaris = Authority review of the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia in determining the electoral areas of the notaris position in the notaris mandatory requirement

Penulisan ini mempunyai permasalahan sebagai berikut : Apakah konsep hukum yang diatur oleh peraturan menteri sudah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang dan Bagaimana akibat penentuan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah yang tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48306

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hapsari Setiarini, author

Pertanggung jawaban notaris terhadap penerbitan dua salinan akta pernyataan keputusan rapat dengan N0: yang sama yang memuat hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang berbeda (satudi kasus terhadap penerbitan salinan akta PKR PT.XYZ)

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dalam penerbitan dua salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XYZ yang dibuat oleh Notaris N denfan nomor yang sama tetapi memuat isi yang berbeda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif analisis dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27433

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tania Malinda, author

Kemandirian notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik studi kasus putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Independecy of notary as public functionary on making authentic deeds case analysis putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017

Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49499

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratih Indriningtyas, author

Penempatan notaris di badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menurut kode etik notaris tahun 2015 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary placement in indonesia investment coordinating board according to notary code of conduct year 2015 and law number 2 year 2014 regarding amendment of law number 30 year 2004 regarding notary incumbency / Ratih Indriningtyas

Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45416

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cicilia Julyani Tondy, author

Kewajiban pelaksanaan prinsip keterbukaan dan rahasia jabatan pada notaris pasar modal dalam hal penawaran umum saham = The obligation to exercise principle of disclosure and professional confidentiality for capital market's notary in the initial public offering process

Prinsip rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik Notaris wajib ditaati oleh semua Notaris termasuk Notaris yang berpraktek dalam bidang pasar modal. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan (disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sonia Kurnianingsih, author

Studi perbandingan terhadap pengawasan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor.30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis terhadap kasus pelanggaran kode etik notaris Surabaya)

Tesis ini membahas mengenai perkembangan profesi Notaris di Indonesia, dimana semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat, juga mengenai perbandingan pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27322

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Aldri Mandala Putra, author

Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya melalui website ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Legal action to the notary who promote themselves via the website according to law number 30 year 2004 on Notary Association, and the notary professional code of ethics

Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh - sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan - kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21791

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hutadjulu, Dara Nabila, author

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49389

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alvin Nugraha, author

Pemisahan Wewenang antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Universitas Indonesia, 2007

T36263

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Wahab, author

Akibat Hukum Pelanggaran Pasal 24 dan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris (STB.1860 Nomor 3) Terhadap Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440K/PDT/1996 Tanggal 30 Juni 1998)

2004

T36555

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian