Hasil Pencarian

Ditemukan 191 dokumen yang sesuai dengan query

Taufik Kemal Hadju, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris atas pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan = Judicial review the making of notary certificate of authority relating to land

ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41773

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Zulfikar, author

Diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak = Diversion and implementation of diversion agreement in the investigation stage based on act number 11 of 2012 about juvenile justice system

Penelitian ini membahas diversi dalam model Restorative Justice pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pokok permasalahan penelitian ini adalah sinkronisasi diversi pada tahap Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan United Nations...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56653

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agus Loekman, author

Manajemen perubahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Serbuah studi kasus pada Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi meluncurkan dokumen bersejarahnya: "Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Moderen dan Terpercaya" (Cetak Biru). Cetak Biru ini merupakan dokumen utama kebijakan strategi manajemen perubahan Mahkamah Konstitusi yang unik, yaitu dibuat bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) sebagai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007

T 19245

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Dianita Prosperiani, author

Penemuan hukum oleh hakim melalui putusan yang bersperspektif perempuan dalam perkara kekerasan seksual: analisis putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor 12/Pid/2015/PT.BGL = Judicial lawmaking through women's perspective judgment in sexual violence cases: analysis of Bengkulu District Court Decision number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and Bengkulu High Court Decision number 12/Pid/2015/PT.BGL

ABSTRACT
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Adhitya, author

Implikasi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap objek jaminan fidusia (analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 98K/Pdt/Sus-Bpsk/2016) = Implications of the decision of the consumer dispute settlement agency on the object of fiduciary assurance (juridical analysis of the decision of the supreme court Number: 98K/Pdt/Sus-Bpsk/2016

ABSTRAK Penyelesaian sengketa saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah Berbagai penyelesain dapat dilihat di UUPK yaitu Penyelesaian dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52232

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wahyu Woliyono, author

Problematika pelaksanaan putusan upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara perceraian (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.54 PK/AG/2008) = Problem on judicial review toward divorce verdict (Study case supreme Court Verdict Number 54 PK/AG/2008)

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang putusan perceraian di pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum peninjauan kembali. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran yang akan terjadi jika peninjauan kembali terhadap perkara perceraian dilakukan. Metode penelitian skripsi ini adalah...

2015

S60859

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arum Diah Purwoningrum, author

Analisis keputusan U.S. supreme court dalam penyelesaian sengketa pemilihan presiden Amerika Serikat di negara bagian Florida Tahun 2000 = Analysis of U.S. supreme court ruling decision on the settlement of United States 2000 presidential election dispute in Florida

ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme...

2016

S63767

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tigor Einstein, author

Problematika judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 = Problems of judicial review of Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court based on the Verdict of Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 21 Permohonan Pengujian Perppu yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, tidak ada satupun yang diuji secara substantif. Dengan kata lain, selama ini tidak pernah ada permohonan yang dikabulkan atau ditolak oleh MK. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya...

2019

T53598

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hsio Wei Kuan, author

Marriage equality and legal mobilizaton: the litigation and legislative actions before judicial yuan interpretation no.748

ABSTRACT
On May 24, 2017, the world was impressed by the decision made by the justices of the constitutional court in Taiwan regarding the constitutionality of the legal ban on same sex marriages. both the opposing opinions in such debate have assumed that social activities view these two paths, the legislative...

Taipei: Taiwan Foundation for Democracy, 2019

059 TDQ 16:1 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Pakpahan, Viktor, author

Hubungan latar belakang pendidikan, pelatihan dan potivasi dengan produktivitas panitera pengganti di Pengadilan Negeri Klas I B Cirebon

Latar belakang pendidikan, motivasi kerja dan pelatihan dari seorang panitera pengganti sangat dituntut untuk dapat diselesaikannya suatu perkara dengan cepat dan benar. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan haruslah secepat mungkin diminutasi, apabila perkara telah mempunyai kekuatan hukum (incrachr van gewijsde) maka segera diserahkan dalam arsip sedangkan apabila masih...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T 13922

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian