Hasil Pencarian

Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query

Emy Chusnul Chotimah, author

Analisis pengenaan pajak pertambahan nilai barang hasil pertanian atas industri kelapa sawit: tinjauan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 70P/HUM/2013 = Analysis of establishment value added tax agriculture commodity on oil palm industry: observation on Supreme Court verdict

[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

S61362

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abd Gafur Sangadji, author

Dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air analisis hukum atas putusan mahkamah konstitusi dalam judicial review uu no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap pasal 33 uud 1945 = The impact of economic liberalization against water privatization policy analysis of the law on the verdict of the constitutional court under the judicial review of law no 7 of 2004 on water resources of article 33 of the 1945 constitution

Tesis ini membahas tentang dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air dalam analisa putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak liberalisasi ekonomi dalam privatisasi sumber daya air...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44773

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aziz Fauzi, author

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang = Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 through the Interpretation of the Constitutional Court in Judicial Review

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heni Daida, author

Sengketa sertipikat ganda di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 = Dual certificate dispute in the district area Curug Tangerang district : judicial review against the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 154/PK/TUN/2010 / Heni Daida

ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39014

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat, author

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian