Hasil Pencarian

Ditemukan 404 dokumen yang sesuai dengan query

Annysa Ayu Putri, author

Tinjauan yuridis transparansi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit studi kasus putusan no 07/g.lain-lain/2015/pn.niaga.sby = Juridical overview of trustee transparency in the management and settlement of bankruptcy assets case study the court decision no 07 g lain lain 2015 pn niaga sby

Skripsi ini membahas mengenai transparansi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun transparansi tersebut merupakan kewajiban hukum yang secara tersirat diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailita dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga merupakan kewajiban yang diatur di dalam Standar Profesi Kurator. Penulis akan membahas transparansi kurator dan akibat hukum...

2017

S66366

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Azsmar Haliem, author

Permohonan pernyataan kepailitan oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum: studi kasus: putusan no. 02/Pailit/2005/PN. Niaga/Mdn dan putusan no. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst = Bankruptcy petition by the state prosecutor for public interest case study putusan no. 02/Pailit/2005/PN. Niaga/Mdn and putusan no. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUKPKPU. Adapun kondisi-kondisi yang dapat dijadikan alasan kepentingan umum itu sendiri, belum didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan. Hal ini menyebabkan luasnya cakupan unsur kepentingan umum. Metode penelitian pada...

2017

S69916

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Rahmah Sari Ramadhani, author

Tinjauan yuridis mengenai percepatan waktu penagihan utang dalam sengketa-sengketa pailit = Juridical analysis of accelerated payment on bankruptcy decisions

ABSTRAK
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UUK-PKPU merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang lama yaitu Faillissementsverordening dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan UUK . Penyempurnaan tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang timbul berkaitan dengan kepailitan. Namun walaupun telah...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adzikra Yastadzi Sidik, author

Kepailitan perusahaan asuransi syariah ditinjau dari hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam di Indonesia: studi kasus pada putusan pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 = Insolvency of sharia insurance company judging from economic law and Islamic economic law in Indonesia: case study on bankruptcy decision PT Asuransi Syariah Mubarakah Number 1016 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2016

ABSTRAK
Dalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan tabarru. Dalam perusahaan asuransi syariah saat perusaahan tidak membayar klaim nasabah maka hal tersebut bukanlah sebuah utang karena perusahaan hanya bersifat mengelola dana maka tidak sepatutnya terjadi kepailitan dalam perusahaan asuransi syariah. Dari hal tersebut...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mochammad Ridwan, author

Kewenangan dan keabsahan tindakan kurator atas harta pailit yang diduga atau terbukti dari hasil tindak pidana studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012 putusan nomor 156 K/PDT.SUS/2015 = Authority and validity of curator actions to bankruptcy property that allegedly or provided from criminal offense case study from decision of supreme courts number 202 PK/PDT.SUS/ 2012 decision number 156 K/PDT.SUS/2015

ABSTRAK
Tujuan hukum kepailitan adalah melakukan pemenuhan atas tagihan yang belum dibayarkan oleh debitur pailit. Demi mencapai tujuan tersebut, UUKPKPU memberikan kewenangan dan tugas kepada kurator, tugas kurator meliputi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun, tugas serta kewenangan kurator tersebut tidak akan berjalan apabila berbenturan dengan kewenangan penyidik yang melakukan penyitaan...

2018

T50682

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anak Agung Kinanti Pangesti Putri

Tinjauan yuridis sengketa permohonan pernyataan pailit mantan pekerja terhadap debitur (perusahaan tempat bekerja) putusan nomor 01/Pailit/2012/PN Niaga Mdn, Putusan Nomor 401 WPdt.Sus12012, Putusan Nomor 195 PK.Pdt.Sus/2012 = Judicial review of the dispute of petition of declaration for bankruptcy filed by former workers against debtor (company of work) decision court number 01/Pailit/ 2012/ PN Niaga Mdn, Decision Court Number 401 K/ Pdt.Sus/ 2012, Decision Court Number 195 PK.Pdt.Sus/2012 / Anak Agung Kinanti Pangesti Putri

ABSTRAK
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan syarat kepailitan yang wajib dipenuhi dan dibuktikan di persidangan. Berdasarkan pasal tersebut maka terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih...

2016

T45592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ketentuan hukum internasional dari UU No. 4 tahun 1998 (Cross border Bankruptcy)2

The verdict of bankruptcy decided by commercial court of Indonesia does not automatically executable out side state jurisdiction of Republic of Indonesia......

JHB 27 : 1 (2008)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Uvani Martaulina Rodoputri, author

Kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan: studi kasus putusan no.11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan putusan MA no. 202pk/Pdt.Sus/2012 = Legal status of the act criminal forfeiture in relation with the liquidation process of bankruptcy assets: case study decision num 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst and putusan MA num 202pk/Pdt.Sus/2012

Skripsi ini membahas kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan, yang mana adanya bentrokan ketentuan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana terkait penyitaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Kurator dan Penyidik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muthia Andiny, author

Pengakhiran perjanjian sewa menyewa secara sepihak oleh tim kurator PT Panca Wiratama Sakti TBK dengan PT Takara Golf Resort (studi kasus: putusan Mahkamah Agung NOMOR 658 K/PDT.SUS/ PAILIT/2014 = Unilateral termination of the rent lease agreement by curator team of pt panca wiratama sakti tbk with PT Takara Golf Resort case (study the supreme court decision NUMBER 658 K/PDT.SUS/PAILIT/2014

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kepastian dan akibat hukum dilakukannya tindakan pengakhiran sewa oleh Kurator secara sepihak. Selain itu, juga bertujuan untuk mempelajari putusan hakim atas perbuatan hukum tersebut. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris, dan menggunakan data sekunder. Tim Kurator menimbulkan kerugian terhadap boedel pailit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45224

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gultom, Yolanda Uli Arta, author

Pertanggungjawaban Sekutu Pasif Commanditaire Vennootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn dan 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Mdn) = The Liability of a Limited Partner of the Commanditaire Vennootschap in Bankruptcy (Case Study on Verdicgt Number: 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn and 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Mdn)

Commanditaire Vennootschap merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari seorang pengurus yang melakukan pengurusan terhadap persekutuan dan pengurus lainnya yang hanya memasukkan modal kedalam persekutuan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh sekutu dapat menimbulkan kerugian bagi persekutuan hingga menyebabkan kepailitan. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian