Hasil Pencarian

Ditemukan 404 dokumen yang sesuai dengan query

Juventia Aurellia, author

Pelunasan utang pajak berkaitan dengan pemberesan harta pailit : analisa Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 = Tax debt repayment related to bankruptcy property settlement : analysis Jurisprudence Number 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

ABSTRAK
Pembagian harta pailit milik debitor pailit yang dilakukan oleh kurator harus dilakukan dengan menimbang kedudukan kreditor pailit. Kedudukan kreditor ini dapat menjadikan seorang kreditor memiliki hak untuk didahulukan atas pembayaran utang oleh debitor dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor preferen sebagai kreditor dengan hak istimewa berada diatas kreditor separatis dan konkuren. Tetapi hal ini tidak sejalan...

2017

T48615

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rakaditya Wiemas Bangun, author

Tinjauan Yuridis Kurator Balai Harta Peninggalan dalam Hal Pemberesan dan Pengurusan Harta Pailit (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Surabaya) = Judicial Review on Balai Harta Peninggalan as a Curator in terms of Manage and Liquidate of The Bankruptcy Estate (Case Study on Balai Harta Peningalan Surabaya)

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran yuridis kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan dalam harta pailit. Sampai saat skripsi ini ditulis, Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Staatsblad 1872 No. 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan, yang notabene...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, author

Analisis penilaian dan pengalihan asset HKI berupa merek pada debitur pailit (Studi kasus Nyonya Meneer) = Assessment and transfer asset analysis of IPR in the form of a mark on a bankrupt debtor (Case study of Nyonya Meneer)

ABSTRAK
Merek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, symbol ataupun warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan satu barang dengan barang lainnya. Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasia Geografis. Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50386

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meilinda Theresia, author

Kedudukan Hukum Harta Pailit Debitor dalam Terjadinya Sita Pidana terhadap Kepailitan oleh Pengadilan (Studi Putusan No.37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Putusan No. 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk) = Legal Position of Debtor Bankruptcy in The Occurrence of Criminal Confiscation of Bankruptcy by The Court (Study of Decision No.37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk).

Koperasi Pandawa Mandiri Group berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst dinyatakan Pailit. Kemudian, dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto selaku pemilik Koperasi Pandawa juga divonis oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak Pidana dan Majelis Hakim juga memutuskan bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik yang merupakan bagian boedel pailit,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T55059

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Yosua Mahendra, author

Penyelesaian sengketa antara Bouwheer dengan kontraktor yang berbentuk joint operation melalui mekanisme kepailitan = Dispute settlement between bouwheer and contractor which make a join operation through the mechanism of bankruptcy

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme Kepailitan di Pengadilan Niaga adalah merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang yang efektif mengingat jangka waktu penyelesaian melalui Pengadilan Niaga yang relatif cepat dimana putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T28855

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rizki Utami Kurnia Pratiwi, author

Kedudukan hukum personal guarantor (penanggung/borg) sebagai termohon pailit: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Arifin dan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk = Legal position of personal guarantor (guarantor/borg) as bankruptcy respondent: case study Supreme Court decision 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 between Arifin and PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Perjanjian utang pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa Debitor akan mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya kepada Kreditor. Namun, dewasa ini perjanjian utang membutuhkan jaminan untuk melindungi Kreditor, sehingga dapat memberikan kepastian pelunasan utang oleh Debitor. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian jaminan perorangan atau biasa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S65864

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shahnaz Amanda, author

Upaya hukum terhadap kepemilikan objek yang diperoleh dari jual beli dalam boedel pailit pada putusan MA RI Nomor: 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 = Legal efforts of object ownership obtained from sale and purchase in bankruptcy asset on Indonesia Supreme Court awards Number 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Kepailitan yang menimpa PT Eurogate Indonesia menimbulkan banyak persoalan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh PT Mars Bintang Timor atas perjanjian jual beli yang dilakukan sebelum PT Eurogate Indonesia dinyatakan pailit. PT Mars Bintang Timor mengklaim bahwa secara hukum barang-barang objek jual beli tersebut tidak patut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47750

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Theresia Prisillia, author

Analisis mengenai rehabilitasi terhadap notaris yang dipailitkan ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Analysis on rehabilitation of a bankrupted notary seen from law no 2 of 2014 on the amendment of act no 30 of 2004 concerning about notary law and law no 37 of 2004 concerning about bankruptcy and suspension of payment / Theresia Prisillia

Tesis ini merupakan analisa terhadap pengaturan mengenai rehabilitasi bagi debitur pailit dalam perkara kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku di Indonesia, diatur mengenai rehabilitasi, dimana Rehabilitasi tersebut dapat memulihkan nama baik serta keadaan debitur pailit seperti sebelum terjadinya kepailitan. Namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47086

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andri Wijaya K., author

Keberadaan undang-undang kepailitan terhadap sistem hukum jaminan dan perlindungannya terhadap kepentingan kreditur

Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dimana diawali dengan terpuruknya nilai rupiah terhadap mata uang US Dollar yang cukup parah. Krisis moneter dan terpuruknya nilai rupiah tersebut berdampak langsung pada dunia usaha kita pada umumnya. Dimana para pengusaha kita yang berpredikat sebagai debitur mengalami kesulitan dan bahkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T18920

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adis Nur Hayati, author

Eksistensi hak debitor pailit untuk mengajukan permohonan renvooi procedure dalam rapat pencocokan piutang suatu sengketa kepailitan = The existence of bankrupt debtor rights to indict renvooi procedure in verification meeting of debts claims of a bankruptcy dispute

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai eksistensi atas berhak atau tidaknya debitor pailit mengajukan permohonan renvooi procedure dalam rapat pencocokan piutang suatu sengketa kepailitan. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian