Hasil Pencarian

Ditemukan 109 dokumen yang sesuai dengan query

Bunga Nostalgi, author

Kepastian Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split Yang Bersifat Lintas Sektor dan Implementasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Sektor Hulu Migas = Legal Certainty of Cross Sectoral Production Sharing Contract Gross Split and Implementation on Investment Growth in Upstream Oil and Gas Sector

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54778

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Orient Abram, author

Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang = Legal certainty of the creation of security right to warehouse receipt

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45096

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silalahi, Gabriel Muara Thobias, author

Analisis perbandingan kedudukan production sharing contract dengan perjanjian penghindaran pajak berganda pada sengketa branch profit tax bentuk usaha tetap hulu migas = Analysis of legal standing comparison between production sharing contract and tax treaty in upstream oil and gas permanent establishment branch profit tax dispute

Ketentuan reduced rate yang berlaku dalam tax treaty berlaku khusus terhadap pengenaan Branch Profit Tax (BPT) pada UU PPh berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai penerapan reduced rate yang dilakukan oleh kontraktor migas, alasannya karena penerapan reduced rate dianggap mengakibatkan ketentuan bagi...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hafid Rahmadi, author

Analisis pengenaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan peserta magang ditinjau dari asas kepastian hukum (tinjauan PER-31/PJ/2012) = Analysis of income tax article 21 imposition on internship income based on certainty principle perspective review of PER-31/PJ/2012)

Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S57350

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Fadly Erzavi Abdha, author

Analisis keputusan keberatan atas sengketa pengakuan penghasilan studi kasus PT XYZ = The analysis of tax objection decision letter on the revenue recognitions dispute case study PT XYZ

Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi fiskus dan PT. XYZ mengenai saat terutangnya pajak penghasilan serta menganalisis keputusan keberatan PT. XYZ dari azas kepastian hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori: prinsip pengakuan penghasilan, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, keberatan, dan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

S60767

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Juan Hugo Alan Emmanuel, author

Pengukuhan Kawasan Hutan: Pencegahan Konflik Status Hutan di Indonesia = Forest Area Gazettement: Prevention of Forest Status Conflicts in Indonesia

Begitu besarnya potensi kehutanan di Indonesia dibarengi dengan pengelolaan sumber daya hutan yang juga tidak mudah. Konflik-konflik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tidak jarang terjadi saat melakukan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemerintah kemudian secara terkhusus mencanangkan program pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wilayah hutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dimas Pratama Yuda, author

Tinjauan yuridis mengenai kepastian hukum penyesuaian kontrak karya pertambangan terhadap uu no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara = The legal analysis of legal certainty behind the contract of works cow adjustment to law no 4 of 2009 Concerning Mineral and coal mining law no 4 2009 / Dimas Pratama Yuda

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43343

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yulia Stefianti, author

Penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan di Kabupaten Bogor tinjauan yuridis putusan nomor 81 b 2011 pt tun jkt = Denial of issuance replacement land certificate by the district land office in Bogor judicial review of decision number 81 b 2011 pt tun jkt / Yulia Stefianti

ABSTRAK
Tujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43194

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Al Muhammad, author

Ketidakselarasan Norma dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual dan Sistem Hukum Pemajuan Kebudayaan Terkait Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional = Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural Expressions

Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pengaruh penghukuman terhadap penggentarjeraan bagi pelanggar Lalu Lintas (studi Mahasiswa pengguna Sepeda Motor di Kampus UI Depok)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S6458

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian