::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Evelyn Mustika, author
Hukum waris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Inheritance law for Chinese Moslem reviewed from Indonesian Code of Civil Law
Tulisan ini membahas tentang hukum waris apakah yang berlaku bagi keturunan Tionghoa beragama Islam di Indonesia dan dasar hukumnya, serta kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam tersebut terhadap gugatan yang didasarkan pada hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris di Indonesia, disertai dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44983
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Adi Saputra, author
Analisis Implementasi e-SKD terhadap Transaksi Lintas Negara di KPP Penanaman Modal Asing = Analysis of the Implementation e-SKD on Cross-Country Transactions at the Foreign Investment Tax Office
Peraturan terkait penyampaian dokumen SKD dalam administrasi perpajakan mengalami perubahan karena peraturan sebelumnya dirasa tidak efektif dan menyulitkan wajib pajak dalam proses administrasinya, sehingga dapat menimbulkan sengketa dalam proses pemeriksaan karena ketentuan administratif yang cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara filosofis perbedaan atas perubahan peraturan, mengetahui implementasi dari...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Adi Saputra, author
Analisis Implementasi e-SKD terhadap Transaksi Lintas Negara di KPP Penanaman Modal Asing = Analysis of the Implementation e-SKD on Cross-Country Transactions at the Foreign Investment Tax Office
Peraturan terkait penyampaian dokumen SKD dalam administrasi perpajakan mengalami perubahan karena peraturan sebelumnya dirasa tidak efektif dan menyulitkan wajib pajak dalam proses administrasinya, sehingga dapat menimbulkan sengketa dalam proses pemeriksaan karena ketentuan administratif yang cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara filosofis perbedaan atas perubahan peraturan, mengetahui implementasi dari...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tifany Dwi Aprima, author
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kekuatan Pembuktiannya Terkait Masalah Tumpang Tindih Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung 591 K/PDT/2021) = Certificate of Compensation (SKGR) as a basis for ownership of land rights and the strength of evidence related to land overlapping issues (Analysis of Supreme Court Decision 591 K/PDT/2021)
Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Firyal Arva Orvala, author
Analisis Surat Penyerahan Mutlak Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Dibandingkan Ahli Waris (Studi Putusan No 266/PK/Pdt/2022) = Analysis of The Absolute Surrender Letter as The Basis for Making a Certificate of Inheritence Rights and Prioritizing Mortgage Holders Over Heirs (Decision Study Number 266/PK/Pdt/2022)
Persoalan dalam pewarisan yang masih menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai Surat Penyerahan Mutlak (surat di bawah tangan bukan surat otentik) yang berisi penyerahan harta bersama dari istri Pewaris yang dibuat kepada salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris, masalah daluarsa suatu gugatan terhadap suatu sertipikat yang cacat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Winatasia, author
Akibat hukum pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris atas tanah kaum yang terindikasi memiliki spurious signature : analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016 = The law consequence of the notarys position violation in making legal heir certificate of the communal land which is indicated has spurious signature : analysis of supreme court Indonesian Republic decision no. 634K/PID/2016
Penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris tidak dapat dilakukan sertamerta oleh para ahli waris sejak kematian pewaris. Hal tersebut harus didahului dengan pembuatan Surat Keterangan Waris. Tujuan utama Surat Keterangan Waris adalah untuk membuktikan subjek yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan menurut hukum dan berapa perolehan masing-masingnya. Namun dalam pembuatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52262
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firdausi Alamari, author
kedudukan surat keterangan penguasaan tanah dalam pemindahan hak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 09/PDT.G/2018/PN Pal) = The position of letter of land in the transfer of land rights (Case study of Palu District Court Decision Number 94/PDT.G/2018/PN Pal).
Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54815
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ripin Winardi, author
Akibat hukum terhadap surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas tanah yang termasuk dalam wilayah pemekaran Kotamadya Medan: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 304 K/Pdt.G/2017 = The legal consequences of the land warrant issued by the Deli Serdang regent on land included in the Medan municipal expansion area: case study of Supreme Court Decision number 304 K/Pdt.G/2017
Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkaan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik memilik kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, namun berbeda halnya dengan akta dibawah tangan yang daya kekuatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vina Rahmawati Noor, author
Akta perjanjian pengakuan hutang dan akta personal guarantee yang tidak dapat ditagih kepada penjamin karena adanya keterangan palsu: studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2656/Pid.B/2019/PN Sby = Debt confession agreement deed and personal guarantee deed that cannot be billed from the guarantor due to false information: Surabaya District Court decision study nomor 2656/Pid.B/2019/PN Sby
Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya keterangan palsu yang terdapat dalam akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan akta Personal Guarantee yang dibuat oleh Notaris. Dimana dengan adanya keterangan palsu tersebut membuat pihak pemberi hutang dapat dirugikan karena sampai saat ini belum adanya pembayaran terhadap utang yang dilakukan....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Guntur Priyombodo, author
Kekuatan hukum surat keterangan hibah dapat membatalkan akta jual beli dan sertipikat hak milik no 2150 lkp tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang no 40 pdt 2012 pt tk = The power of law grants letter to cancel deed of sale buy and proprietary certificate no 2150 lkp judicial review of against high court ruling no 40 pdt 2012 pt tk / Mohammad Guntur Priyombodo
ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39388
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   6 7 8 9 10 11 12   >>