Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Praditia Triyundarta, author

Status Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Teori Transformasi Status Hukum Keuangan = The Status of The Subsidiary of A State Owned Enterprise Under Law No. 14 of 2008 on The Public Information Disclosure in View of Transformation Theory of The Status of Financial Law.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran...

2017

T48375

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhina Nur Faeratina, author

Analisis kinerja unit pelayanan informasi publik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyediaan informasi publik = Performance analysis of The public information services unit of The Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency on the provisioning of public information.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas . Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengukuran kinerja birokrasi publik melalui lima dimensi dengan sebelas indikator yang menunjukan capaian kinerja. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pendapat masyarakat serta karakteristik kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhiya Yaumilfat, author

Implementasi pemberian dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada persatuan sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) terhadap kewajiban keterbukaan informasi = Implementation of the provision of funds originating from the state budget (APBN) to the Indonesian Football Association (PSSI) for the obligation to disclose information

Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ari Fitriana Dewi, author

Implementasi keterbukaan informasi publik: studi atas koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara = Implementation of public information disclosure: study of the information and documentation management officer (PPID) within the Ministry of State Secretariat

Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69230

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Puput Ristyastuti, author

Kontradiksi antara Konsepsi Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Publik dengan Konsepsi Kerahasiaan Informasi Intelijen = Contradiction between The Concept of Accountability of Public Information Disclosure and The Concept of Confidentiality of Intelligence Information

Transformasi organisasi pemerintahan yang mengedepankan demokrasi tidak bisa terlepas dari tuntutan keterbukaan informasi publik serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh publik, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khairunnisa Nurul Nandini, author

Persepsi Wajib Pajak terhadap Instrumen Naming and Shaming dalam Pendekatan Transparansi Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak = Taxpayer Perception of Naming and Shaming Instruments in Tax Transparency Approach to Improve Tax Compliance (Study on Jabodetabek Individual Taxpayers)

Isu transparansi pajak selalu muncul dari opini publik mengenai kepatuhan pajak. Belum banyak bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengungkapan publik tentang pajak telah berdampak positif dalam mengurangi tunggakan pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Naming dan shaming merupakan salah satu instrumen...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Thasya Dwie Anandha, author

Perlindungan Hukum Atas Permohonan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN = Legal Protection of Public Information Service Requests at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ National Land Agency

Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Iqbal Mustika Jaya, author

Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian = Analysis of the policy implementation of public information disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs

Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T41830

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Astrid Debora S.M., author

Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M

ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43358

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eko Setyo Budi, author

Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian