Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Gennara Aisha Dewi Jusuf, author

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pencabutan TDUP Diskotek Golden Crown) = Authority of the Provincial Government of DKI Jakarta and the Implementation of The General Principles of Good Governance on Revoking Tourism Business Permission (Case Study: Golden Crown Discotheque)

Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha pariwisata. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum publik harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Namun,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Sanjaya, author

Sengketa kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus perkara pembiayaan Syaria'ah antara H Effendi bin Rajab dengan bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi)

Penelitian ini menganalis sengketa yang teijadi pada tahun 2004, antara H. F.ffendi bin Rajab (debitur) dengan Bank Bukopin Cabang Syariab Bukittinggi (kreditur). Hubungan hukum kcduanya berawal dari take over yang kemudian diikat dengan aknd pernbiayaan Murabahah. Sengketa muncul ketika teijadi kredit maeet. Pihak Bank Bukopin Syariab tidak menempuh penyelesaian melalui...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010

T33543

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yuswardi Ardi Putra, author

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENUNDA EKSEKUSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS = LEGALITY PRINCIPLE REVIEW OF THE PRESIDENT'S AUTHORITY ON POSTPONING DEATH PENALTY EXECUTION

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desela Sahra Annisa Rangkuti, author

Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2021) = Oil Palm Profit Sharing Cooperation Violating Law No. 2/1960 (Study of Supreme Court Decision No. 410 K/Pdt/2021)

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adinda Rarasati, author

Kompetensi dan kewenangan bidan dalam tindakan aborsi ditinjau berdasarkan hukum dan etika: analisis putusan nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG = Competence and authority of midwives in abortion based on law and ethics: juridical analysis of court decision number 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG

Skripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Johan Rahmatullah, author

Legalitas kewenangan penyelenggara pendidikan dalam menarik pungutan di satuan pendidikan dasar / Johan Rahmatullah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017

364 INTG 3:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Parawisata menurut uu No.5 Tahun 1974 (studi kasus di dinas Parawisata DKI Jakarta)

Universitas Indonesia, 1990

S25776

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Albert Riyadi Suwono, author

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor akibat kewajiban yang timbul dari perbuatan melawan hukum oleh Direksi perseroan

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T37267

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Gurning, Desman Armando, author

Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak

Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskribsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32573

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Peraturan pemerintahan RI nomor: 25 tahun 200 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan propinsi sen=bagai otonomi daerah

Jakarta: BP. Cita Jaya, 2000

352 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian