::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aziza Adlien Nabila, author
Kewenangan notaris berkaitan dengan surat pernyataan oper hak atas tanah garapan: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122PK/PDT/2019 = The authority of notary pertaining to pass a letter of intent with the land under cuntivation: analysis decisions of The Supreme Court of The Republic of Indonesia number 122PK/PDT/2019
Tanah garapan adalah tanah kosong dan kemudian adanya penguasaan secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi, notaris tidak akan membuat akta mengenai tanah garapan karena penggarap tidak punya hak apa pun terhadap tanah tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana keabsahan surat pernyataan hak tanah garapan dan kewenangan notaris...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
I Made Hendrawan Dwi Saputra, author
Kewenangan Bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan Tanah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2017 = Foreigner Competence to Act as Parties in The Deed Re-Rent Agreement The Land of The Case Study Decisions of The Supreme Court Number 2099 K/Pdt/2017.
Penelitian ini Membahas mengenai Kewenangan Bertindak dari Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan dan mengetahui Kewenangan bertindak bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai Pihak dalam Akta. Hal ini disebabkan kelalaian atau ketidaktahuan Notaris terhadap hal tersebut akan mengakibatkan kewenangan Orang Asing...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sumaryono, author
Kedudukan dan kewenangan pengadilan agama dalam rangka pelaksanaan hukum perkawinan & UU No.1 Tahun 1974
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Basuki, author
Dimensi kewenangan daerah dalam peluang berinvestasi di era otonomi
Pelaksanaan otonom daerah yang merupakan implementasi dan desentrahsasi di negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional dalam setiap undang-undang dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemenntah daerah di Indonesia Pemerintah daerah adalah merupakan legimitasi rakyat untuk melaksanakan sesuatu pemerintahan lokal yang mandiri sehingga dan harus dapat mendorong...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T25047
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmahwati, author
Implementasi Kebijakan Telemedicine untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 oleh Pemerintah DKI Jakarta = Policy Implementation of Telemedicine to Prevent the Spread of COVID-19 by the Government of DKI Jakarta
Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Desintha Putri, author
Tinjauan Yuridis mengenai wewenang pejabat Lelang Untuk membeli barang bergerak Yahg Dilelang di Hadapannya (problematika ketidakharmonisan peraturan perundangan di bidang lelang) = Judicial review due to the authority of the auction officer to purchase the moving goods hich auctioned in front of him (disharmony issues of the auction regulations)
Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak yang dilelang dihadapannya. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Problematika...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21670
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Mayang Devi Azhara, author
Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the President’s Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009
Kewenangan Presiden dalam hal menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan haknya dalam kekuasaan legislasi. Kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Konstitusi dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan melampaui kewenangan Lembaga Legislatif sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan legislasi. Mengenai hal tersebut, diperlukan suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mayang Devi Azhara, author
Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the President’s Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009
Kewenangan Presiden dalam hal menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan haknya dalam kekuasaan legislasi. Kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Konstitusi dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan melampaui kewenangan Lembaga Legislatif sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan legislasi. Mengenai hal tersebut, diperlukan suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Harley H., author
Manajemen sekuriti fisik PT. Meka Nusa Cipta pada kawasan perumahan Kota Wisata, Kab-Bogor = Manajemen sekuriti Fisik PT. Meka Nusa cipa pada Kawasan Perumahan Kota Wisata, Kab-Bogor
Tesis ini membahas manajemen sekuriti flsik PT Meka Nusa Cipta pada Kawasan Perumahan Kota Wisata-Kab Bogor. Berlatar belakang kebutuhan akan rasa aman oleh PT Meka Nusa Cipta selaku pengembang kawasan perum Kota Wisata. Namun masih terjadi tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu-lintas dalam kawasan penmmahan, bahkan menunjukkan kcnaikan yang cukup signifikan....
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T29186
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Rayi Kharisma Rajib, author
Tanggung Jawab Hukum terhadap Akta Palsu yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/PID/2021) = Legal Responsibility for False Deeds Made by Notaries (Case Study of Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diterangkan dalam undang-undang. Pada praktiknya, akta notaris ini sering dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga. Notaris dipermasalahkan sebagai pihak yang turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >>