Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Audy Pratama, author

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan di Indonesia = The authority of central government and local governement in managing the population issue in Indonesia

Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Shahabi Sakri, author

Kewenangan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta = Authority and efforts by the regional government of DKI Jakarta in controlling land transportation issues in DKI Jakarta region / Muhammad Shahabi Sakri

ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lubis, Ananda Rezki Arlisa, author

Implikasi hukum pembatalan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 10 September 2012 Nomor 158/G/2012/PTUN-JKT) = Legal Implications Of Cancellation Of Approval Of Amendement To The Limited Liability Articles Of Association (Analysis Of The Decision Of The Jakarta State Administrative Court September 10, 2012 Number 158/G/2012/PTUN-JKT)

ABSTRAK Dalam penyelenggaraan perseroan terbatas, diperlukan akta notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat mewakilkan dirinya dengan menggunakan surat kuasa. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan secara tepat kewenangan bertindak penghadap karena akibat dari rumusan komparisi yang keliru maka pihak...

2019

T51807

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Pengaruh penyatuan kewenangan yudisial, organisasi dan finansial pada Makamah Agung terhadap kekuasaan hakim yang merdeka

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2014

347.035 FAT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wellza Ardhiansyah, author

Kewenangan penyadapan: suatu tinjauan aspek hak asasi manusia di Indonesia (perlindungan hak pribadi warga negara dalam negara hukum)

ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat pada semua bidang, perkembangan dimaksud terutama dibidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan yang akan memberikan dampak pula terhadap hukum tidak satu pun negara yang menutup diri, termasuk Negara Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional. Negara Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional telah meratifikasi konvensi internasional, salah satunya adalah International Covenant On Civil...

2012

T30645

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yoga Baskara Y., author

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58968

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Yuliani, author

Kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah pengganti undang undang = The emergency situation of the government regulation in lieu of law

Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan mengenai kewenangan presiden dalam pembentukan perpu dan bagaimana kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol dalam pembentukan Perpu yang sesuai dengan kebutuhan. Metode...

Universitas Indonesia, 2016

T44801

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lita Kodariah, author

Analisis otonomi administrasi pajak dalam rencana penerapan semi autonomous revenue authority pada direktorat jenderal pajak = Tax administration autonomy on the implementation plan of sara ondirectorate general of taxes

ABSTRAK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan perubahan kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otonomi administrasi pajak dalam rencana menerapkan Semi Autonomous Revenue Authority (SARA) pada DJP. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan (wawancara mendalam). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa otonomi administrasi pajak dalam rencana penerapan SARA...

2016

S62858

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Kautsar Sangaji, author

Kewenangan gubernur dalam penetapan anggaran pendapatan belanja daerah perihal rancangan anggaran pendapatan belanja daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = Authority of governors about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people legislative council

Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S65180

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anthon Ferdiansyah, author

Kewenangan penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak = Authority of ad interim of local leader that fills a vacancy of local on simultaneous regional elections / Anthon Ferdiansyah

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun...

2016

T46063

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian