Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Mohammad Akbar Bari, author

Analisa indikasi predatory pricing e-commerce dalam prespektif hukum persaingan usaha = Analysis of indication of predatory pricing e-commerce in the law of business competition.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, berkembangnya teknologi menciptakan suatu bisnis baru yaitu suatu...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54454

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Kiranatasha Ichsani, author

Implikasi Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan di Indonesia (Studi Kasus KPPU No. 02/KPPU-M/2018) = The Implication of Merger, Consolidation and Acquisition Notification in Indonesia (Study Case KPPU No. 02/KPPU-M/2018)

Skripsi ini akan membahas implikasi dari kewajiban pemberitahuan atas penggabungan, konsolidasi dan akuisisi di Indonesia. Skripsi ini akan membahas lebih dalam melalui kasus KPPU No. 02/KPPU-M/2018 antara Koperasi Simpan Pinjam JASA yang mengakuisisi PT Asuransi Takaful Umum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Koperasi Simpan Pinjam JASA terlambat melapor kepada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tria Febriani, author

Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) Oleh PT. Pelindo II (Persero) dan PT. MTI pada Dermaga D101 Utara, D101, D102, D114, dan D115 di Pelabuhan Tanjung Priok ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 = Juridical review againts the use of Gantry Luffing Crane (GLC) by PT. Pelindo II (Persero) and PT. MTI Piers North D101, D101. D102, D114 and D115 In Tanjung Priok Harbor In Terms of Law Number 5 Year 1999

Skripsi ini membahas tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) mengenai tying agreement dan Pasal 17 mengenai monopoli UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Pelindo II (Persero) dan PT. MTI terkait penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S58566

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Akbar Syailendra Adi Buwono, author

Penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 dan perbandingannya dengan penegakan hukum persaingan usaha oleh Japan Fair Trade Commission di Jepang = Competition law's enforcement by Komisi Pengawas Persaingan Usaha in Indonesia after judicial review no 85/PUU-XIV/2016 and its comparation with competition law's enforcement by Japan Fair Trade Commission in Japan

Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memperluas pengertian persekongkolan menjadi tidak hanya sebatas terhadap pelaku usaha lain saja, tetapi juga pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha lain. Tak hanya itu, putusan tersebut juga membatasi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPPU menjadi hanya sebatas pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan. Jepang sebagai salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shabrina Dwi Putri Ramadhani, author

Analisis penerapan masalah praktik kasus PT. Conch South Kalimantan Cement berdasarkan undang-undang no.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Analysis on the application of practice problems case of PT. Conch South Kalimantan Cement based on law no. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

Praktik jual rugi termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya diatur dalam Pasal 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada tahun 2011 menyusun pedoman mengenai jual rugi agar para pelaku usaha mempu memperoleh penjelasan dan pemahaman yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Akbar Hariyadi, author

Kewenangan Regulasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha = Commision for Supervision Business Competition Regulation Authority

Thesis ini membahas tentang kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Terutama kewenangannya sebagai regulator atau pembuat peraturan perundangan. Sebagai Lembaga Negara Non Struktural KPPU hanyalah sebagai pembantu atau pelengkap dari Lembaga Negara Utama. Selain itu, komisi ini dapat disebut sebagai lembaga yang berfungsi semi-peradilan atau sebagai lembaga quasi peradilan. Lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Juan Akbar Indraseno, author

Kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia: Analisa keputusan komisi pengawas persaingan usaha perkara nomor: 071KPPU-L/2007 = Temasek Holdings Pte. Ltd. cross ownership in the Indonesia's telecomunication companies (analysis of business competition supervisory board judgment no. 07/KPPU-L/2007)

Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut....

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24295

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rachmadi Usman, author

Hukum persaingan usaha di Indonesia

Jakarta : Sinar Grafika, 2013

343.072 RAC h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Robby Bakharuddin, author

Perbandingan mengenai wewenang yang dimiliki badan kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan fair trade commision (JFTC) dalam rangka meningkatkan wewenang yang dimiliki komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk menangani perkara kartel di Indonesia = Comparison regarding to the privilege owned by the cartel agency of Germany (Bundeskartellamt) and the Japan fair trade commission (JFTC) in order to Improve the privileges owned by komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) while handling cartel cases in Indonesia

Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU , Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S64220

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chika Rananda Astari Putri, author

Analisis yuridis terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 02/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia = Juridical analysis of the commission's decision number 02/KPPU-I/2016 on the alleged violation of article 11 of law number 5 year 1999 related to the production arrangements of day old broiler chicken in Indonesia

Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging broiler di Indonesia. Sejak tahun 2015, tengah ramai kasus mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha pembibitan ayam untuk melakukan pengurangan produksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66712

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian