Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query

Indah Cahyani, author

Penegakan hukum hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik melalui Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) = Law enforcement of constitutional right of Indonesia citizen to get good public service by the Ombudsman of the republik of Indonesia

Tesis ini membahas langkah maju Indonesia sebagai Negara hukum dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru, yaitu masa reformasi, langkah - langkah perbaikan pemerintahan ditindak lanjuti pembenahan berturut ?turut dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008, dan disahkanya Undang - Undang nomor 25 tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28877

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maruarar Siahaan, author

Implikasi konstitusional hak asasi manusia terhadap constitutional review

HAK asasi secara ilmiah melekat dalam diri manusia karena kodratnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang awalnya hidup merdeka. Untuk mempertahankan haknya secara lebih efektif, manusia menyerahkan hak alamiahnya dengan perjanjian kepada Negara. Perkembangan HAM setelah perang dunia yang menghancurkan harkat dan martabat manusia, mendorong bangsa-bangsa yang berhimpun dalam PBB sepakat...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019

342 JKTN 12 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

2015

S58266

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Urgency of giving The Jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court of Republic of Indonesia

Universitas Indonesia, 2015

S57693

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hesti Puspitosari, author

Filosofi pelayanan publik : buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradigma pelayanan publik

Saocial and legal aspects of public services in Indonesi...

Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing) dan Jaringan Nasional [dengan] masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), 2016

342.09 HES f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Silalahi, Devi Melissa, author

Pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari karakteristik undang-undang: analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 = Constitutional review towards ratification act by constitutional court according to characteristic of law: analysis decision of the constitutional court number 33/PUU-IX/2011

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54827

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Penerapan konsep hukum pembangunan ekonomi dalam upaya pencegahan eksploitasi pekerja alih daya

JY 6:1 (2013) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rahmi Intan Jeyhan, author

Urgensi dan mekanisme penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia = The urgency and mechanism for the application of constitutional preview of bill in Indonesia

ABSTRAK
Banyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan...

2017

S69590

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Josua Satria Collins, author

Penambahan Kewenangan Constitutional Question kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hak- Hak Konstitusional Warga Negara = The Addition of Constitutional Question Authority to the Constitutional Court to Protect the Constitutional Rights of the Citizen

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Tak ayal, reformasi hukum di Indonesia menjadi prasyarat untuk menjadi negara hukum yang demokratis. Salah satu bentuk reformasi hukum dalam institusi kekuasan kehakiman adalah gagasan mengadopsi mekanisme constitusional question kedalam sistem peradilan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dodi Haryono, author

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dengan pendekatan purposif Aharon Barak: Relevansinya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015-2018 = Constitutional interpretation based on pancasila using Aharon Barak’s purposive approach: Relevancy in reviewing the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia during 2015-2018

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian