Ditemukan 958 dokumen yang sesuai dengan query
Amelia Ratna Febriyanti, author
Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik Notaris serta bertanggung jawab terhadap kliennya, Organisasi Profesi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46696
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hutagalung, Sun Basana, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aditya Putra Salman, author
Penggunaan teknologi digital akhirnya melahirkan apa yang disebut Peer to Peer Lending sebagai bagian dari teknologi keuangan. Jangkauan luas dari komunitas yang tidak memiliki bank dan tidak terlayani membuat Peer to Peer Lending mendapatkan momentumnya di Indonesia. Dalam kondisi ini, OJK menetapkan peraturan khusus untuk Peer to Peer Lending di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Riva Cahya Limba, author
Notaris merupakan jabatan yang dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, serta harus memiliki kepribadian yang baik dan berperilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, amanah, jujur, sopan santun dan tidak melakukan perbuatan tercela semata-mata karena pertimbangan uang. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Juliana Mahjudin, author
ABSTRAK
Pengaturan lembaga jaminan fiducia dalam rangka
sistimatik hukum perdata adalah termasuk dalam bidang hukum bendaan sedangkan perjanjian fiducia dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir serta mengandung sifat kebendaan artinya perjanjian fiducia melekat pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang-piutang. Perjanjian pemberian jaminan fiducia tersebut dalam praktek perbankan di Indonesia digolongkan pada lembaga-lembaga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Machfuddin Hardjasasmita, author
ABSTRAK
Masalah Pokok: Hakekat Pembangunan Nasional Negara kita, adalah Pembangunan manusia seutuhnya baik lahir maupun bathin. Salah satu kebutuhan manusia yang pokok dewasa ini adalah rumah. Agar supaya kebutuhan akan rumah ini dapat terpenuhi dan terjangkau oleh anggota masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di kota-kota dan berpenghasilan rendah sedang. Maka Pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lena Budi Haryanti, author
ABSTRAK
A. MASALAH POKOK
Dengan melaksanakan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab II C-4 TAP MPR No. IV/MPR/1978 diharapkan hasilnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Usaha pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejabteraan warga negara.
Masalah perumahan yang termasuk dari salab satu bidang sosial,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kosasih, author
Sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam rangka Pembangunan Nasional, dirasakan pula adanya akibat sampingan yaitu kebutuhan hidup yang semakin meningkat, namun tidak sebanding dengan penghasilan- yang diperoleh. Hal ini dira sakan pula oleh para pensiunan Pegauai Negeri Sipil maupun niliter, terbukti dengan banyaknya para Pensiunan yang terjerat oleh para Rentenir....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Soekandar Ridoean, author
ABSTRAK
A. Problema
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang panting sehubungan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah, khususnya perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bina Arlin Muda Jakarta.
Istilah kredit tidak ditemui dalarn Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dapat dijumpai dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan.
Para ahli hukum setelah melihat unsur atau perumusan dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tina Apriastuti Hadiani, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
