Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

A. Patra M. Zen, author

Membangun koalisi yang otoritatif dalam menilai proses pembentukan perundang-undangan partisipatif

Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipati, 2005

340 PAT m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R.M. A.B Kusuma, author

Sengketa antar lembaga negara

According to jimly asshidiqie, chef justice of constitutional court, 2003 - 2008, there are no provision in the 1945 constitution of Republic Indonesia how to settle dispute over the power of state institutions whose authorities are mandated by 1945 constitution of Republic Indonesia...

Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

342 JK 2:1 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Boyle, Alan, author

The international law-making process

Summary: Presents a study of the principal negotiating processes and law-making tools by which international law is developed. This book looks at the UN, other international organisations, diplomatic conferences, codification bodies, NGOs, and courts in identifying the processes, participants and instruments employed in the making of international la...

Oxford : Oxford University Press, 2007

341 BOY m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aspremont, Jean d`, author

Epistemic forces in international law : foundational doctrines and techniques of international legal argumentation

Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015

341 ASP e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Legalism : property and ownership

n this fourth volume of the Legalism series, ownership is defined as the simple fact of being able to describe something as 'mine' or 'yours', and property is distinguished as the discursive field which allows the articulation of attendant rights, relationships, and obligations. Property is often articulated through legalism as...

Oxford: Oxford University Press, 2017

346.04 LEG

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. Patra M. Zen, author

Refleksi dan penyusunan strategi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (dilengkapi dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipatif, 2005

340 PAT r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zaini Rahman, author

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-Undang di DPR RI pasca amandemen UUD 1945 = Public participation in the law makmg process in the House representative post-1945 constitutional amendments

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31538

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Farida Azzahra, author

Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia = Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia

Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bonanomi, Elisabeth Burgi, author

Sustainable development in international law making and trade : international food governance and trade in agriculture

Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015

344.046 BON s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aang Sirojul Munir, author

Menggagas Referendum Sebagai Bentuk Persetujuan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang = Initiating a Referendum as a Form of People's Approval in the Law-Making Process

Rakyat sering kali tidak diuntungkan karena pembentukan suatu undang-undang. Beberapa peristiwa seperti keributan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan KPK melalui pengubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi kabar buruk yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Semua itu tercipta karena rakyat tidak memiliki sarana atau porsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian