Hasil Pencarian

Ditemukan 256 dokumen yang sesuai dengan query

Hadi Herlambang Prabowo, author

Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53195

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Soenarto Soerodibroto, author

KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Depok: Rajawali Press, 2018

345.026 8 SOE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum dan kuasa konstitusi: catatan-catatan untuk pembahasan rancangan undang-undang Mahkamah konstitusi

Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004

342.039 HUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wildan Suyuthi, author

Panitera pengadilan : tugas, fungsi & tanggungjawab

Jakarta: Tatanusa, 2002

347.016 WIL p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lestariani, author

Ingkar janji untuk menikahi dalam perspektif badan peradilan: Analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3277K/Pdt/2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY = A false promise upon a marriage regarded from the perspective of judicature institution: Analysis on the Republic of Indonesia?s Supreme Court?s Decision No.3277K/Pdt/2000, jo. Surabaya High Court?s Decision No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Surabaya State Court?s Decision No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY

Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19629

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Zulkifli, author

Perubahan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran televisi terestrial di Indonesia = Regulation transform of the management of terestrial television broadcasting systems in Indonesia

Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Menjaga kehormatan lembaga perwakilan

Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2020

328.3 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Doddy S. Soewito, author

Mahkamah Agung mekanisme penyelenggaraannya di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dahliya Bahnan, author

Analisis hukum pengujian konstitusionalitas pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 = Legal analysis testing the constitutionality of article 50 paragraph 3 of Law no. 20 year 2003 on national education system against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 : Constitutional Court Decision no. 5/PUU-X/2012

Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35714

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haryanto, author

Analisis hukum mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah : suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 12K/TUN/2005

Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19509

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian