Hasil Pencarian

Ditemukan 263 dokumen yang sesuai dengan query

Dahliya Bahnan, author

Analisis hukum pengujian konstitusionalitas pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 = Legal analysis testing the constitutionality of article 50 paragraph 3 of Law no. 20 year 2003 on national education system against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 : Constitutional Court Decision no. 5/PUU-X/2012

Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35714

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haryanto, author

Analisis hukum mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah : suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 12K/TUN/2005

Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19509

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Hikmah, author

Mahkamah konstitusi dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia

Indonesian Constitutional Court under law number 24 year 2003 is obliged as constitutional watchers and human rights enforcement. The principe is coming from the constitution designations it self as the political documents which protects toward people human rights. Idea through Constitutional Court establishing is as advanced of modern 's state...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

HUPE-35-2-(Apr-Jun)2005-127

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ratnaningrum, author

Penyelesaian sengketa wilayah antara indonesia dan Malaysia terhadap pulau Sipadan dan pulau Ligitan melalui International court of justice

Tesis ini membahas penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan melalui International Court of Justice (ICJ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Malaysia dapat memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan setelah melalui proses perundingan antara Indonesia dan Malaysia melalui...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

T27319

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sah : putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 0018/PUU-I/2003 pengajuan UU No. 45 tahun 1999 tentaang pemekaran provinsi Papua terhadap UUD 1945

Jakarta: Sekretarian Dewan Perwakilan Daerah, 2006

352 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Almas Rioga Pasca Pratama, author

Praktik penerapan pencatatan identitas penghayat aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 = The practice of application of the believers identify recording in the citizen identity as an implication of the Constitutional Court decision number 97/PUU-XIV/2016

Ditinjau secara lebih mendalam, setiap individu di Indonesia memiliki hak identitas yang menjadi dasar pengakuan eksistensinya sebagai warga negara, tak terkecuali dalam segi pencatatan aliran kepercayaan di dalam dokumen-dokumen penduduknya. Hal ini menjadi suatu pembahasan yang menarik, mengingat praktek pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih banyak menimbulkan perdebatan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanakarita Hutami, author

Perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/Puu-xiii/2015: studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 25 Pdt.p/2017/Pn.Jkt.sel = Marriage agreement made when marriage takes place post the constitutional court decree no 69/Puu-xiii/2015: case study on South Jakarta court order number 25/Pdt.p/2017/Pn.Jkt.sel

Skripsi ini membahas tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatur kembali perjanjian perkawinan di Indonesia yang memberikan perluasan terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya tidak dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Fathimah Azzahra Syafril, author

Pengujian Formil Undang-Undang di Indonesia (Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Formil) = Formal Review of Laws in Indonesia (Critical Review of the Constitutional Court's Decision on Formal Review)

Tesis ini mengkaji mengenai pengujian formil undang-undang di Indonesia yang merupakan kompetensi kewenangan dari Mahkamah konstitusi dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan terhadap pengujian formil. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini meliputi: (i) desain dan praktik pengujian formil undang-undang di Indonesia; (ii) permasalahan pengujian formil undang-undang di Indonesia;...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Auzan Qasthary, author

PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. EMAS MINERAL MURNI DIKAWASAN HUTAN LEUSER ACEH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91K/TUN/LH/2020 = REVOCATION OF MINING BUSINESS LICENSE PT. EMAS MINERAL MURNI IN ACEH'S LEUSER FOREST AREA ON THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT NUMBER 91K/TUN/LH/2020

Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Siska Yosephin, author

Konsistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004-2013) = Legal Considerations consistency of the Constitutional Court and Its Influence in Indonesian state administration system (Case Study on Judicial Review of Local Goverment Law in 2004 – 2013)

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian