Hasil Pencarian

Ditemukan 264 dokumen yang sesuai dengan query

Rengganis, author

Tinjauan yuridis pembatalan putusan Arbitrase Nasional berdasarkan pasal 70 undang-undang No.30 Tahun 1999 : Studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung RI = Judicial review upon the annulment of national arbitration award based on article 70 law number 30 year 1999 : Case studies of several decisions by The Supreme Court of RI

Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit a request to annul an arbitration award, if it suspected contains false/forged documents or concealment of documents or the award was rendered as result...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28906

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Pengaruh penyatuan kewenangan yudisial, organisasi dan finansial pada Makamah Agung terhadap kekuasaan hakim yang merdeka

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2014

347.035 FAT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mahkamah kriminal internasioanl untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda ditinjau dari segi hukum internasioanl publik

Tulisan ini membahas Mahkamah Kriminal untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda. Pembahasan kedua Mahkamah Kriminal Internasioanl tersebut bertitik tolak dari sudut pandang hukum intenasioanl. Resolusi Dewan Keamanan No. 827 Tahun 1993 menjadi dasar pembentukn Mahkamah Intenasioanl untuk bekas Ygoslavia (ICTY). Dasar hukum bagi Mahkamah Internasional untuk rwanda (ICTR) adalah Resolusi Dewan...

Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 April-Juni 2001 : 105-129, 2001

HUPE-31-2-(Apr-Jun)2001-105

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rafiuddin, author

Penalaran hukum putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang- undang yang diuji lebih dari sekali (studi atas putusan mahkamah konstitusi tahun 2003?2010) = legal reasoning of constitutional court decisions in the review of law which is reviewed more than once (study on the constitutional court decisions year 2003?2010)

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya...

2012

T30966

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Undang-undang kejaksaan: UU RI no. 5 tahun 1991

Jakarta: Sinar Grafika, 1993

347.01 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Hamzah, author

Komentar undang undang Republik Indonesia no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah agung

Jakarta: Ind-Hill, 1987

347.035 AND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rehnquist, William H

The Supreme Court : how it was, how it is / William H. Rehnquist.

New York: Morrow, 1987

347.73 REH s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rule breaking dan integritas penegak hukum progresif dalam pemberantasan korupsi pejabat daerah

JY 7:1 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marpaung, Hendry Ardi, author

Kesalahan berat sebagai alasan pemutusan hubungan kerja: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 548/K/Pdt.Sus/2013 = The serious mistakes as the reason for termination of employment: case study supreme court decision no 548/K/Pdt.Sus 2013

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan dianggap telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S63665

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian