Ditemukan 258 dokumen yang sesuai dengan query
Tara Nadianti Kasih, author
Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasri Puspita Ainun, author
Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang pengaturan kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irene Septania Taruna, author
Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39033
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siska Yuniza, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK,
mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam
melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku,...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Stephanie Han, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
pembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawin
terhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anak
yang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat meminta
pengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38702
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizky Muhammad Ikhsan, author
Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Almer Theda Alana, author
Pada prinsipnya, ICJ hanya memiliki yurisdiksi asli, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Namun, beberapa perjanjian internasional ICAO memberikan yurisdiksi banding kepada ICJ, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Adapun ICJ telah menjatuhkan tiga putusan sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yunita Rostiani, author
Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 02320
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abd. Rahman Hamid, author
Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusnya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37185
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Abdul Rahman Hamid, author
Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24285
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
