Hasil Pencarian

Ditemukan 258 dokumen yang sesuai dengan query

Sandra Anggita, author

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42017

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Immanuel, author

Perlindungan konsumen jasa penerbangan : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K.PDT/2011 = Consumer protection of aviation services : a case study the Supreme Court Verdict No. 1391 K.PDT/2011 / Kevin Immanuel

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan. Perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan adalah penting mengingat semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap jasa penerbangan. Hal tersebut terlihat juga dari semakin berkembangnya industri penerbangan di Indonesia, sehingga memberikan suatu kesempatan, tantangan, dan persaingan yang baru bagi setiap perusahaan penerbangan. Sejumlah permasalahan terjadi dalam penyelenggaraan jasa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38746

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Immanuel, author

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38746

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vino Devanta Anjaskrisdanar, author

Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar

ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38731

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simbolon, Dini Indrawati, author

Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Terkait Judicial Review UU Badan Hukum Pendidikan = The Change of State Universities Status post Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 related to Judicial Review the act of Educational Legal Entities

[ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42275

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vina Natalia, author

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja = Government Regulation in Lieu of Law as Follow-up of Constitutional Court's Decision: Analysis on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 about Job Creation

Penelitian ini ditulis untuk dapat menjawab mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Penelitian ini merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alisa Ardiyati, author

Pengakhiran kepemilikan bersama terikat dari harta warisan dan harta kawin (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/PDT/2012) = The termination of co related property of inheritance and marital property (case study of indonesian supreme court decision No 697 PK/PDT/2012)

Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46356

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 21 22 23 24 25 26 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian