Hasil Pencarian

Ditemukan 256 dokumen yang sesuai dengan query

Irawan Agung Raharjo, author

Konflik paradigma konseptual pengawasan terhadap hakim dan pembentukan Undang-undang nomor 18 tahun 2011 sebagai suatu langkah progresif = Paradigm conceptual conflict of oversight of justice and the formation of law number 18 year 2011 as a prograsif step

Tesis ini membahas tentang perselisihan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan kewenangannya masing-masing dan pembahasan mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 sebagai sarana penguatan sistem pengawasan terhadap hakim. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis telah menggunakan satu bentuk metode, yakni penelitian library research ....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32628

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kaligis, O.C. (Otto Cornelis), 1942-, author

Mahkamah agung vs di Mahkamah Konstitusi: reformasi pengawasan hakim

On the stripped of the Judicial Commission of its oversight role by Constitutional Court and its impact on judicial reform and law enforcement in Indonesia. ...

Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2006

347.035 KAL m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi & UU RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Bandung: 2003

342.02 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lorita Fadianty, author

Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2012 studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Tanggal 22 November 2016 dan No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 Tanggal 23 Februari 2017 = Termination with efficiency reason post Constitutional Court Verdict No.19/PUU-IX/2011 dated 20 June 2012 Case Study Supreme Court Verdict No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 dated 22 November 2016 And No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 dated 23 February 2017 / Lorita Fadianty

ABSTRAK

Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke...

2019

T52809

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anotasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 026/PUU-III/2006 tentang pengujian UU No. 13 tahun 2005 tentang APBN tahun anggaran 2006 terhadap UUD negara RI tahun 1945

KAJ 12:3 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Yoga Baskara Y., author

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58968

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Putri Anggraini, author

Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945 = Analyzing indonesian law on clause No. 33 of the 1945 indonesian constitution based on the verdict of constitutional Court on calibration on regulations no. 30 of 2009 on law of electricity related to the 1945 indonesian constitution

Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28319

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mochammad Iqbal Cakrabuana, author

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

ABSTRACT
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, author

Mahkamah konstitusi: memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Jakarta: Rineka Cipta, 2006

342.02 DAU m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Konstitusi Indonesia Studi tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung RI dalam Kurun Waktu 1920-2003

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan,...

2006

D1092

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian