Hasil Pencarian

Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query

Davita Masari Putri, author

Tanggung jawab rumah sakit dan dokter spesialis kandungan terhadap misdiagnosis janin ditinjau dari hukum kesehatan = Hospital and obstetrician liability for medical misdiagnosis of fetus according to health law

Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69115

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Irma Yulia, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam pengurusan sertipikat hak milik sebagai jaminan kredit pemilikan rumah: studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 900K/Pdt/2017 = Unlawful act by the land deed official in management of freehold title as home loans collateral: case study Of Supreme Court of The Republic Of Indonesia number 900K/Pdt/2017

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lazuardi Adnan, author

Putusan pengadilan pidana sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan uang pengganti: studi kasus: putusan nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Ung; putusan nomor 116/Pdt.G/2013/PN.Mtr; putusan nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Pra = Criminal court verdict as the ground of filing a tort lawsuit in relation to the implementation of compensatory money: case study: the verdict number 22/Pdt.G/2010/PN.Ung; the verdict number 116/Pdt.G/2013/PN.Mtr; the verdict number 24/Pdt.G/2013/PN.Pra

Sejak Indonesia mengenal dan memberlakukan konsep perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi perbuatan yang melanggar asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Itu karena, konsep onrechtmatige daad lebih luas dari pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65290

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nicholas Ardyanto, author

Beberapa permasalahan gugatan derivatif dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Indonesia (Studi putusan pengadilan tahun 2007-2018) = Several problems of derivative action in tortious liability claim in Indonesia (Indonesia court study case period of 2007-2018)

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan konsep gugatan derivatif dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum di Indonesia apabila ditinjau dari putusan-putusan pengadilan yang dipublikasi pada situs Mahkamah Agung khususnya pada periode tahun 2007-2018.ÃÂ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmi Fattah, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2012 = Unlawful act committed by a notaris in the conduct of his her position : case study Supreme Court of Republic of Indonesia Number 1769 K/PDT/2011 date 30 April 2012

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bersikap hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak terjadinya kesalahan atau cacat hukum. Dalam hal ini Notaris membuat 2 dua akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48917

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maharani Wulan, author

Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Penerbitan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Produk Pemindahan Saham yang Cacat Yuridis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2507 K/PDT/2013) = Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum) of Notary with Respect to The Issuance of Deed of Changes to The Membership of Board of Directors and Board of Commissioners as The Product of Legally Defective Transfer of Shares (Case Study on The Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number: 2507 K/PDT/2013)

Pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris tidak dapat dilepaskan dari kelancaran dan kepastian hukum usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Fungsi dan peran notaris dalam kegiatan usaha/bisnis terutama berkaitan dengan perseroan terbatas dapat dikatakan semakin meluas, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48699

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadiah Aziza Tunnida, author

Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang yang Ditandatangani di Atas Kertas Kosong Bermeterai Berakibat pada Akta Jual Beli dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019 = Deed of Loan Agreement Signed on Blank Paper with Duty Stamp with An Impact Into Deed of Sale and Purchased in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019

Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang diatas tiga kertas kosong bermeterai menyebabkan adanya pembuatan akta lain yaitu Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Atas dasar pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut menyebabkan adanya pembuatan Akta Jual Beli. Permasalahan yang akan dianalisis adalah mengenai Akta Perjanjian Hutang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Giovanni Leonardo, author

Pembatalan akta notaris karena adanya unsur perbuatan melawan hukum studi kasus putusan Mahkamah Agung tanggal 25 april 2017 nomor 598 K/PDT/2017 = The cancellation of notarial deed due to unlawful acts element case study the verdict of supreme court dated 25 april 2017 number 598/K/PDT/2017

Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49316

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Alvia Edison, author

Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem transfer dana perbankan dalam kegiatan transfer dana - pasca undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana

Skripsi ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana ditinjau dari beberapa undang-undang yang terkait dengan kegiatan transfer dana, khususnya bagi undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana. Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana adalah Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1581

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Hapsari Trilarasati, author

Pengalihan pekerjaan dalam kewenangan notaris/ppat tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar honor secara lunas (studi kasus putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor 336/pdt/2018/pt.dki) = Transfer of work in the authority of notary/ppat without knowledge of clients which have paid honors payment (study on the decision of the high judices of dki jakarta number 336/pdt/ 2018/pt.dki)

Tesis ini membahas tentang pengalihan pekerjaan dalam kewenangan Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar lunas hingga menyebabkan kerugian. Pengalihan pekerjaan antar Notaris/PPAT dapat berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 366/PDT/2018/PT.DKI mengenai pengalihan pekerjaan dalam rangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54795

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian