Hasil Pencarian

Ditemukan 210 dokumen yang sesuai dengan query

Viondi Yunatan, author

Tanggung jawab ahli waris terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris atas dugaan tindak pidana korupsi ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata = Heiress responsibility for tort lawsuit conducted by the heir over alleged corruption reviewed from Indonesia Civil Code / Viondi Yunatan

ABSTRAK
Dalam hal terjadinya perwarisan, ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas kekayaan, akan tetapi juga kewajiban terhadap utang-utang dan beban-beban lain yang diakibatkan oleh perbuatan pewaris, termasuk di dalamnya kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu contohnya adalah pada putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, dimana Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur PT. Setiajaya Mobilindo didakwa melakukan korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38943

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitorus, Jon Warif, author

Tanggung jawab perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya : studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012) = The Responsibility which charged to a limited liability company for unlawful act committed by its employees : supreme court ruling study number 2239 K/PID.SUS/2012)

Tesis ini membahas mengenai bagaimana membebankan tanggung jawab hukum kepada suatu Perseroan Terbatas (PT) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dan membahas pula putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012. Tesis yang menggunakan metode penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa suatu PT dapat dibebankan tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Temmy Angkawijaya Putra, author

Itikad tidak baik para pihak dalam suatu transaksi jual beli tanah yang dilakukan untuk menghindari upaya hukum pihak lawan : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn = Forfeiture counterfeit of the parties in land transaction which have been done to avoiding legal action remedy by opposing party : study case of the Medan Court Verdict No. 42/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn

Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli tidak dapat dilihat dari sisi formiilnya saja namun latar belakang atau unsur-unsur atau itikad para pihak dalam transaksi jual beli tersebut wajib menjadi bahan pertimbangan apakah transaksi jual beli tersebut memang murni transaksi jual beli atau hanya suatu perjanjian pura-pura yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39034

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Trophysiani Mauren, author

Analisis yuridis pembatalan perjanjian secara sepihak studi kasus PT. Metro Batavia terhadap PT. Garuda maintenance facility Aero Asia = Juridical analysis in unilateral termination of agreement case study PT. Metro batavia vs PT. Garuda maintenance facility Aero Asia

Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.Hukum yang mengatur tentang perjanjian merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional.Para pelaku bisnis yang hendak melaksanakan perjanjian harus memahami tentang aturan hukum...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41400

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raisa Berliana Nadhifah, author

Akibat Hukum Sertipikat Hak Milik atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum yang Dinyatakan Lumpuh dan Tidak Berharga karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2021) = Legal Consequences of Land Ownership Certificates of High Inheritance That Has Been Declared Paralyzed and Worthless Due to Unlawful Acts (Case Study of the Verdict of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 431 K/Pdt/2021)

Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ian Nugrahastio Segoro, author

Keabsahan Akta Notariil Perjanjian Pengosongan yang Berfungsi Sebagai Jaminan Atas Tanah dengan Klausul Kuasa Mutlak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2020) = The Notarial Deed Legitimacy of the Emptying Agreement which Serves as Guarantee for Land with an Absolute Power Clause (Study of Supreme Court Decision Number 761 K/Pdt/2020)

Perjanjian pengosongan tanah sebagai pelengkap dari perjanjian jual beli sering dibuat untuk mengantisipasi tindakan penjual yang belum juga bersedia meninggalkan tanah walau sudah disepakati waktu penyerahan objek jual beli tersebut. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2020 yang berkaitan dengan perjanjian kredit, perjanjian pengosongan tanah yang dibuat oleh perorangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Fiqri Haikal Mandala, author

Problematika Perlindungan Hukum Trader Forex terhadap Jasa Expert Advisor tanpa Izin Bappebti pada Kegiatan Foreign Exchange di Indonesia = The Legal Protection Issue for Forex Traders Against the Expert Advisor Services not Licensed by Bappebti on Foreign Exchange Activities in Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Trader Foreign Exchange atau Forex yang ditawarkan Expert Advisor tanpa izin Bappebti oleh Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor pada pasar Valuta Asing atau Foreign Exchange. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dalam menemukan hasilnya dilakukan pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach)....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tasya Kirei Putri Gunawan, author

Pembatalan Perjanjian secara Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan-Putusan Pengadilan) = Unilateral Cancellation of Agreements as an Unlawful Act (A Study of Court Decisions)

Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilihat dari sudut pandang perbuatan melawan hukum. Melihat bagaimana terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, serta konsistensi hakim dalam memeriksa perkara tersebut dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mayang Dias Putri, author

Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022) = Analysis of Bank's Vicarious Liability for Tortius Act Conducted by Bank Employees That Causing Loss to Costumers (Case Study on Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022)

Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022 mengenai tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin tanggung gugat atau doktrin vicarious...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hania, author

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Pihak Ketiga Terhadap Bank Mengenai Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel) = Lawsuit of Unlawful Act Filed by Third Party Against the Bank Regarding the Execution of Collateral Rights (Case Study Verdict No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel)

Tulisan ini menganalisis bagaimana prosedur dalam Bank untuk menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi dan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam prinsipnya, pemberian kredit harus dituangkan dalam sebuah perjanjian (“perjanjian kredit”). Selain itu, harus terdapat jaminan yang termuat dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian