Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query

Imam Budiyono, author

Analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada sektor migas = Analysis of factors affecting the enhancing of local content achievement in oil and gas sector

Penggunaan produk dalam negeri pada sektor Minyak dan Gas Bumi ditargetkan pemerintah terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan belanja di sektor minyak dan gas bumi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, kemampuan dan daya saing industri dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri tercermin pada capaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2015

T44428

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Nostalgi, author

Kepastian Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split Yang Bersifat Lintas Sektor dan Implementasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Sektor Hulu Migas = Legal Certainty of Cross Sectoral Production Sharing Contract Gross Split and Implementation on Investment Growth in Upstream Oil and Gas Sector

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54778

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mirza Aulia, author

Penerapan azas pacta sunt servanda pada kontrak bagi hasil migas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 = The implementation of the principle of pacta sunt servanda on the oil and gas production sharing contract towards Government Regulation Number 79 of 2010

Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48596

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audrey Jenifer Vyatri Kartika, author

Analisis terhadap Kewajiban PT Pertamina EP sebagai Kontraktor untuk Melakukan Penawaran ParticipatingInterest kepada BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi

Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29572

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yusuf Adiwinata Damanhuri, author

Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Pembuatan Kontrak Kerja Sama Migas dalam Konteks Hukum Administrasi Negara = Duties and Functions of The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities in Making Oil and Gas Cooperation Contracts in The Context of State Administrative Law

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi air dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimaksud adalah minyak dan gas bumi, dimana sumber daya alam migas dikonsepkan sebagai Public Ownership (kepemilikan rakyat secara kolektif)....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tetuko Cakrawicaksana Pribadi, author

Implikasi hukum penerapan peraturan menteri keuangan nomor 122/PMK.03/2019 terhadap pengenaan perpajakan kegiatan hulu minyak dan gas bumi pada skema cost recovery = Legal implications of the implementation of regulation of the minister of finance number 122/PMK.03/2019 on taxation for oil and gas upstream activities in cost recovery scheme

Pemerintah ingin melakukan perubahan Kontrak Bagi Hasil skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split, khususnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Penggunaan skema Cost Recovery dianggap merugikan keuangan negara karena biaya operasi akan digantikan oleh pemerintah. Skema Cost Recovery masih dianggap menguntungkan bagi kontraktor, membuat kontraktor akan tetap menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Tegar Eka Saputra, author

Analisis yuridis sumber pembiayaan corporate social responsibility (CSR) dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi serta kaitannya dengan cost recovery : studi kasus PT. Chevron Pacific Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) berupa community development kepada Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun pelaksanaan CSR tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering kali menimbulkan masalah seperti biaya CSR yang mendapatkan penggantian berupa cost recovery dari pemerintah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1222

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Anggoro Endro Waskitho, author

Analisis pengaruh perubahan ketentuan penggantian biaya operasi pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi terhadap investasi pada blok x: studi kasus = Analysis on effect of changing in conditions on cost recovery in oil and gas production sharing contract investment in block x: case study

Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

S68245

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizqy Agusta Primananda, author

Implikasi keberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi = Implications of the application of government regulation number 24 of 2018 concerning electronically integrated business license services on the license of business activities on the business downstream of oil and natural gas

Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Damar Wicaksono, author

Kepastian hukum pengalihan partisipasi interes dan perubahan saham kontraktor kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi = Legal certainty in participating interest transfer and change of contractor cooperation contract shares under upstream oil and gas industry

Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52130

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian