Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Arya Maheka

Mengenali dan memberantas korupsi / Arya Maheka

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, [date of publication not identified]

345.023 ARY m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sekretariat negara Republik Indonesia dari masa pemerintahan presiden Seoharto sampai dengan presiden Susilo Bambang Yudoyono

Jakarta: Sekretariat Negara, 2009

352.295 98 IND s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Idha Rachmani, author

Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani

ABSTRAK
Notaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi...

2017

T47629

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Asropi, author

Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah : Persepsi Pejabat Eselon II Pemerintah Daerah Tentang Kompetensi Kepemimpinan Pejabat Eselon II Pemerintah Daerah Dan Keterkaitannya Dengan Materi DIKLATPIM Tingkat II

Perubahan struktur pemerintahan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi pada perubahan peran dan fungsi lembaga-Iembaga publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas, baik secara kuantifatif maupun kualitatif, sejalan dengan berkurangnya kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Dengan demikian, pada...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T727

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Laila Anditta P.D., author

Tinjauan yuridis terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara

Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 11, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26008

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Penelitian hukum tentang aspek hukum rasionalisasi pegawai negeri sipil dalam kaitannya dengan otonomi daerah

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006

342.068 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Eliza Dayinta Harumanti, author

Pengaturan imunitas bagi pejabat publik dalam proses litigasi perdata menurut teori imunitas yang terbatas (restrictive sovereign immunity) dalam hukum Internasional = Immunity of foreign individual public officials in a civil procedure under restrictive sovereign immunity in international law

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan teori restrictive sovereign immunity di dalam hukum internasional dan penerapannya terhadap imunitas pejabat publik. Penulis akan menganalisis tujuh putusan pengadilan dari beberapa negara dan pengadilan internasional yang menggunakan pendekatan imunitas yang terbatas di dalam dalil gugatan melawan negara di hadapan pengadilan asing. Analisis didasarkan pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54994

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pratama Ardiansyah, author

Wewenangan majelis pengawas notaris terhadap notaris yang melaksanakan jabatannya selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (studi kasus: putusan majelis pemeriksa wilayah notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/ XI/2014) = The authority supervisory the tribunal a notary the violations carry out his term of office as they say land deeds (PPAT) (case studies: the award of the tribunal the tuperintendent of the region of a notary number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014) / Pratama Ardiansyah

ABSTRAK
Seorang notaris diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT oleh karena ada masyarakat yang kurang mengerti perbedaan masing-masing jabatan tersebut, mengakibatkan adanya pelaporan tentang kesalahan PPAT yang diadukan kepada Majelis Pengawas Notaris MPN . Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya selaku PPAT dan bagaimana wewenang...

2017

T47214

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hafizh Prasetya Muslim, author

Akibat Hukum Pembuatan Covernote Palsu Oleh Pegawai Notaris/PPAT Uuntuk Pencairan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 36/PID.B/2021/PN.KRG) = Legal Consequences Of Making Fake Covernotes By Employees Notary/PPAT For Credit Disbursement At Bank Perkreditan Rakyat (Study Of Karanganyar District Court Decision Number:36/Pid.B/2021/PN.Krg)

Penggunaan covernote bisa menimbulkan masalah jika Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya yaitu adanya pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawai Notaris/PPAT seperti yang terjadi di Kabupaten Karangnanyar. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum atas pembuatan covernote palsu oleh Pegawai Notaris/PPAT terhadap keabsahan pencairan kredit dan tanggung jawab Notaris/PPAT...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Gunawan, author

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis = Abuse of Authority of Government Administration Officials Who Have Recovered State Financial Losses

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian