Hasil Pencarian

Ditemukan 111 dokumen yang sesuai dengan query

Fulan Adi Nugraha, author

Peran pemerintah untuk perlindungan pesangon dan jaminan sosial bagi pekerja dalam hal perusahaan pailit = The government's role for the protection of severance and social security for workers in the case of a bankrupt company

Dalam hal terjadi putusan pailit terdahap pengusaha berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka implikasinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Konsekuensi dari PHK sangat erat dengan pembayaran kompensasi berupa hak pekerja dan perlindunganya. Pelunasan harta pailit dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yaitu tidak terbukanya proses dan pelunasanya sehingga pekerja selalu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fariz Risang Ahmad, author

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler Pada Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.Sus G.Lain-Lain/2020/PN. Niaga Sby. Jo. Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby.) = The Implementation Of Extraordinary Circular General Meeting Of Shareholders In A Company Declared Bankrupt (Study Of Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain Lain/2020/PN. Niaga Sby. Jo. Verdict Number 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby.)

Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim tentang pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., serta untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harahap, Muhammad Hanafiah, author

Kedudukan Hak-Hak Buruh Dalam Proses Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain = The Position of Labor Rights in the Post-Constitutional Court Decision Bankruptcy Process and Comparison with Other Countries

Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rani Nurfitriana, author

Penolakan Harta Perkawinan Sebagai Boedel Pailit atas Dasar Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim = The Refusal of Marriage Property as Bankruptcy Property Based On Unregistered Prenuptial Agreement Case Analysis No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan di dalam suatu perkawinan yang memiliki suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan seperti ditolaknya harta perkawinan untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila salah satu suami atau istri dipailitkan. Salah satu kasus terkait dengan perjanjian perkawinan adalah Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang mana pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pangaribuan, Ribka Arthauli, author

Kewenangan OJK dalam Mengajukan Permohonan Pailit Sebelum dan Sesudah UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan = Authority of OJK in Submitting Bankruptcy Applications Before and After Law No. 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk mereformasi sektor keuangan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan. Undang-Undang ini mengubah sejumlah pasal dalam 17 (tujuh belas) perundang-undangan di sektor keuangan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Andika, author

Analisis Itikad Baik Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit untuk Melindungi Kepentingan Kreditor dan Debitor Pailit (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat) = Analysis of the Trustee's Good Faith in the Management and Clearance of Bankruptcy Assets to Protect the Interests of Creditors and Bankrupt Debtors (Comparative Study of Indonesia and the United States)

Tulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban kurator dalam melakukan tugasnya terhadap harta pailit agar tidak menyebabkan kerugian terhadap kreditor atau debitor pailit yang dibandingkan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Pembahasan juga ditinjau dari pertimbangan hakim pada kasus terdahulu di Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kasus kurator yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hisar Johannes, author

Upaya Hukum bagi Debitor yang Diputus PKPU secara Verstek oleh Majelis Hakim yang Telah Memenuhi Asas Publisitas Perkara dan Kaitannya Terhadap Rencana Perdamaian yang Ditawarkan di Dalam Proses PKPU = The Debtor's Legal Remedies Against the Verstek Decision of Suspension of Debt Payment by the Commercial Court which Has Fulfilled the Principles of Case Publicity and the Connection to the Composition Plan Offered in the PKPU Process

Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), telah mengatur bahwa tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 23/PUU-XIX/2021 yang telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shilviana, author

Jual beli tanah budel pailit PT IKJ (pailit) yang telah diikat PPJB sebelum pailit : tinjauan yuridis terhadap penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga/JKT.PST tanggal 6 September 2010 = Sale and purchase of land of bankruptcy assets of PT IKJ (bankrupt) which had been bounded by binding agreement for sale and purchase PPJB before the seller declared bankruptcy : judicial analysis of Supervisory Judge of Central Jakarta Commercial Court Order Number 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dated September 6, 2010

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang prosedur jual beli tanah budel pailit, yang telah terikat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebelum penjual dinyatakan pailit. Kasus ini menarik untuk dibahas, karena jual beli tersebut dilarang Undang-undang Kepailitan, tetapi terdapat Penetapan ijin jual dari Hakim Pengawas. Pembahasan ditinjau dari sudut hukum agraria,...

2013

T32965

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Inaya Safa Nadira, author

Kedudukan Sita Umum Pailit Terhadap Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit dan Akibat Hukum Bagi Pembeli dalam Lelang Harta Pailit = The Legal Standing of General Bankruptcy Confiscation Against Criminal Confiscation in the Settlement of Bankruptcy Property and Legal Effects for Buyers in the Auction of Bankrupt Treasures

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana dan jalan keluar atas objek sita umum pailit yang telah dieksekusi lelang yang di kemudian hari diketahui sebagai hasil tindak pidana serta akibat hukum bagi pembeli dalam lelang harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih antara sita umum pailit...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Athira, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas aset yang menjadi boedel pailit analisis putusan nomor 1092 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 = Responsibility of the notary regarding the pre sale and purchase agreement pspa for assets that become assets of the bankrupt a case study of court decision number 1092 K/PDT.SUS-PAILIT/2016

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peranan yang penting dalam berbagai hubungan hukum. Namun, tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris melakukan kesalahan terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam kasus ini, permasalahan dilatarbelakangi adanya kesalahan Notaris...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49304

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian