Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query

Tanggung jawab hakim sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan good governance

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010

347.014 IND t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dita Rahmasari, author

Kewenangan pejabat lelang dalam lelang eksekusi gadai saham (studi kasus atas risalah lelang nomor RL-0XX/2011) = The Authority of auctioneer in conducting auctions of pawned shares (a case study of auction deed number RL-0XX/2011)

[ABSTRAK
Penjualan lelang eksekusi gadai saham melalui pelelangan umum harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pada prakteknya lelang terdapat lelang eksekusi gadai saham yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan di Balai Lelang Swasta sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang...

2015

T42652

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Enrico Herinanto Tanzil, author

Penguasaan hak atas tanah berdasarkan akta hibah palsu: studi putusan Pegadilan Tinggi Pontianak nomor 21/PID/2016/PT PTK = Ownership the right of land based on fake gift deed: Pontianak High Court Judgement number 21/PID/2016/PT PTK study

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53521

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Syaferli, author

Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 75/PDT/2018/PT. YYK = Notary / PPAT as a people who breach of contract in a cooperation agreement letter to study the responsibilities in that position: analysis of High Court decision in Yogya number 75/PDT/2018/PT. YYK

Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Ada 2 rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54542

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rachmat Prio Sutardjo, author

Analisis pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Penelitian ini berjudul ?Analisis pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV pada kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan?. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan metode penelitian sensus (118 populasi). Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis. Secara empiris...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005

T15090

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lidwina Dian Pratiwi, author

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta koperasi

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alfanisa, author

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi studi kasus: putusan pengadilan negeri Semarang nomor 156/PIDp.SUS-TPK/2015/PN.SMG = Misuse of authority by official land deed maker under the law on eradication of corruption case study Semarang district court s decision number 156/PID/SUS/TPK/2015/PN/ SMG

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48705

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Febriani Rizky Nuryanfi, author

Analisis yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti: analisis surat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia nomor UM.MPPN.06.15-55 tertanggal 04 Juni 2014 = Juridical analysis on notary that served concurrently as a state officer without requesting leave permit analysis on the decree Majelis Pengawas Pusat Notaris Republic of Indonesia number UM.MPPN.06.15-55 dated June 04 2014

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anis Fitriani, author

Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/PID/2013 = Legal protection on implementation of position of notary analysis of supreme court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K/PID/2013

Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49410

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Gunawan, author

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Administrasi Pemerintahan Yang Telah Memulihkan Kerugian Keuangan Negara = Abuse of Authority of Government Administration Officials Who Have Recovered State Financial Losses

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian