Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query

Meliala, Putri Husna Sembiring, author

Konsekuensi Hukum Bagi Notaris/PPAT Yang Membuat Akta Jual Beli Tanah Dengan Pernyataan Transaksi yang Belum Lunas (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016) = Legal Consequences for Notaries / PPAT Who Make Land Purchase Deed With Uncertified Transaction Statement (Study of Supreme Court Decision No. 1515 K / PDT / 2016)

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audaraziq Ismail, author

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pejabat Administrasi Daerah Akibat Diskresi = Criminal Liability of Regional Government Officials in Corruption Crimes Related to Discretion in Regional Government Administration

Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Secara sempit, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang. Secara luas, diskresi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Priski Athaya Fatimah, author

Pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 898K/PID/2018) = Falsification of signatures in the sale and purchase deed (Case study: Decision of the supreme court of The Republic of Indonesia number 898K/PID/2018).

Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ummul Husna, author

Tinjauan yuridis terhadap peranan direktur pendaftaran hak atas tanah dalam Jabatannya sebagai pejabat pembuat akta tanah khusus = Judicial review of the role director of land rights registration in his post as special deed officer

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengaturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Penjabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30374

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nina Lumongga Hakim, author

Konsekuensi yuridis terhadap akta jual beli tanah yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan peraturan perundang undangan yang berlaku tinjauan yuridis atas putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 08 b mj ppn xii 2014 = Judicial qonsequences on land sale and purchase deed that was made not in accordance to legislation and consent of the parties involved judicial review on majelis pengawas pusat notaris decision number 08 b mj ppn xii 2014

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44892

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Lestarina, author

Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli dibutuhkan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Dalam kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Adapun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhyna Putri Aisyah, author

Penyalahgunaan wewenang kepala adat desa tontalete minahasa utara dalam pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017 = Authority abuse of tontalete village north minahasa custom head in land ownership information letter forgery: Case study of Supreme Court of Indonesia Number 847 K/PID/2017.

Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Najiana Daroini, author

Analisis Yuridis Penyangkalan Para Pihak atas Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019) = Juridical Analysis of Disavowal from The Parties Stated in the Sales and Purchase Deed of Land Deed Official (Judicial Review of South Jakarta District Court Decision Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Supreme Court Decision Number 470 K/Pdt/2019)

Dalam penelitian ini dibahas tentang akta jual beli PPAT yang menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dimana dalam konteks tersebut PPAT menjadi pihak berperkara di pengadilan baik yang disebabkan oleh akta yang dibuatnya maupun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christy Monaita Martanti, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Christin Novalia, author

Perbuatan Hukum Jual Beli yang Mengandung Kepalsuan Identitas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2020) = Legal Acts of Sale and Purchase Containing Falsehood Identity (Case Analysis of Putusan Mahkamah Agung Number 1076 K/Pdt/2020)

Perjanjian jual beli wajib dilakukan oleh pihak yang berwewenang agar perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Saat melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian