Ditemukan 187 dokumen yang sesuai dengan query
Fahry Adam, author
ABSTRAK
Berbagai kebijakan telah disusun oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga kondisi bangunan yang tetap prima. Dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, diperlukan strategi yang sesuai agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun telah dianggarkan lebih besar, pemeliharaan masih belum optimal pada bangunan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laik fungsi...
2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bayu Aji Bandoro, author
ABSTRAK
Sejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50643
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Kusumawardani, author
ABSTRAK
Pergeseran kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan pengawasan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan atribusi kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP untuk melaksanakan pengawasan. Eksistensi APIP diperlukan sebagai...
2018
T51661
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Prastiyo, author
ABSTRAK
Pemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integral
yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintah
daerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
efisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomi
indonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489...
2018
T50050
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jiwa Muhamad Satria Nusantara, author
Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke...
2019
T53282
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djasiodi Djasri, author
Undang-Undang no. 22 1 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengembangkan daerahnya, sementara itu Undang-Undang no. 36 / 1999 tentang Telekomunikasi memberi peluang kepada swasta untuk melakukan usaha di bidang jaringan dan layanan telekomunikasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah juga mempunyai kewewenangan...
2001
T1478
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Drajat Tri Kartono, author
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang peran assosiasi lokal di daerah tingkat II dalam mendukung Pemerintah Dearah menyelenggarakan otonomi daerah. Pengkajian ini di dasari oleh pendekatan teoritis yang melihat assosiasi lokal sebagai salah satu dimensi dari otonomi daerah: Dimensi Lingkages. Hasil akhir penelitian ini tidak saja diharapkan untuk mengetahui peran assosiasi lokal...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Mohammad Riduansyah, author
ABSTRAK,/b>
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang merupakan kota baru yang berkembang dengan pesat yang berfungsi sebagai daerah penyangga bagi Ibukota Jakarta dan sekaligus berfungsi sebagai daerah pengembangan sektor industri, perdagangan dan pemukiman.
Namun kemajuan dan perkembangan yang pesat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang kurang diimbangi dalam hal...
Universitas Indonesia. Lembaga Penelitian, 1999
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Adi Wijono, author
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia telah memasuki era otonomi Daerah. Sebagian pengamat mencemaskan otonomi sebab dianggap memiliki potensi yang kuat dalam memperkuat egoisme daerah, sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Ditinjau dari aspek manajemen pemerintahan, terlihat pula bahwa kebanyakan Daerah belum siap dan mampu dalam menyelenggarakan...
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cahya Febriana, author
Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
