Hasil Pencarian

Ditemukan 154 dokumen yang sesuai dengan query

Rahmi Yuningsih, author

Analisis penetapan agenda kebijakan rancangan undang-undang keperawatan pada tahun sidang 2010-2011 = Analysis the policy agenda setting of nurse act draft in period year 2010-2011

Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Asas hukum yang berbunyi lex specialis derogat legi generalis diterapkan bila peraturan lebih luas disusun terlebih...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T42253

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhenandra Mahardika Sukmana, author

Analisis penetapan pengadilan negeri atas izin penjualan barang tidak bergerak milik anak di bawah umur = Analysis of the determination of the district court over the sale of unmoveable goods belong to children under the age

[ABSTRAK
Harta benda milik anak di bawah umur sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau kejahatan dari pihak wali atau pihak lainnya sehingga orang tua atau wali harus dapat membuktikan dan meyakinkan hakim dan Balai Harta Peninggalan bahwa tindakan wali menjual benda milik anak di bawah umur adalah untuk kepentingan anak di bawah...

2015

T44063

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jakanicko, author

Analisis mengenai e-mail dan analisa ekonomi yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara penetapan harga (studi putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016 dan putusan KPPU nomor: 17/KPPU-I/2010 = Analysis of e mail and economic analysis used by commission for the supervision of bussiness competition republic of Indonesia KPPU RI in terminating price fixing case verdict study of kppu ri decision number 04 KPPU-I/2016 dan KPPU RI decision number 17

ABSTRAK
Untuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan terhadap dipatuhinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi melalui Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dalam pasal 4 huruf a Keppres No. 75 Tahun 1999 Jo Pasal 35 huruf a UU No. 5 tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48452

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafael Alfin Pradana, author

Analisis Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penetapan Tersangka Oleh Pejabat Penyidik (Studi Kasus Chat Whatsapp Habib Rizieq) = Analysis About Probable Cause as The Base of Suspect Determination by Investigator Officials (Case Study Habib Rizieq's WhatsApp Chat)

ABSTRAK
Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak Asasi Manusia dirasakan tidak lagi diutamakan dalam proses hukum pidana. Penetapan tersangka sebagai dasar pengenaan upaya paksa terhadap seseorang dalam proses hukum pidana tidak mengutamakan hak asasi manusia dan tidak sesuai asas due process of law. Bukti permulaan yang cukup sebagai...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Ilman Hakim, author

Kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian dalam gerakan sosial (studi kasus gerakan sosial pro-penetapan keistimewaan Yogyakarta 2010-2012) = Political opportunity, mobilizing structure, and framing process in social movement: to demand special autonomy in Yogyakarta 2010-2012 / Andy Ilman Hakim

ABSTRAK
Penelitian yang berjudul Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian dalam Gerakan Sosial: (Studi Kasus Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tahun 2010-2012), dilatarbelakangi oleh munculnya aktivitas gerakan yang terus menerus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat Yogyakarta. Gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tersebut, lahir sebagai bentuk aksi protes atas adanya upaya reduksi keistimewaan oleh pemerintah...

2017

T49211

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Renata Patricia, author

Poligami karena tidak memiliki keturunan laki-laki: studi penetapan-penetapan pengadilan = Polygamy due to the fact that does not have male descendant: research of court decrees

Skripsi ini fokus membahas penetapan-penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan poligami karena tidak memiliki keturunan laki-laki dalam kaitannya dengan Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan salah satu alasan pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Suharly Muktafin, author

Analisis putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 20/KPPU-I/2016 terkait penetapan tarif yang dilakukan oleh PT Artha Samudera Kontindo dan PT Sarana Gemilang pada kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea dan Cukai di Belawan = Analysis of commission's decision no 20/KPPU-I/2016 regarding alleged violations based on article 5 (1) section a law no 5/1999 in handling tariff by PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang on KPP (Kawasan Penimbunan Pabean) Custom in Belawan

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 20/KPPU-I/2016 terkait pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang penetapan harga yang diduga dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang pada kawasan Tempat Penimbunan Pabean TTP KPP Bea dan Cukai di Belawan. Dugaan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Royke Ferrari, author

Penolakan Pengadilan Negeri terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Tanpa Adanya Sengketa (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan Tanggal 5 Desember 2018 Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Kng) = Rejection of The District Court Against Requests for The Establishment of Experts Inheritance without Dispute (Analysis of The Establishment of Kuningan District Court December 5, 2018 Number 74/Pdt.P/2018/PN.Kng)

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Diana Pratanto, author

Strategi penetapan tarif kamar rawat inap umum di Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha Depok

Pricing Strategy of General Nursing Room at Bhakti Yudha General Hospital, Depok.Various changes at a hospital caused the health expense to increase. As a result, a certain effort is required to maintaining a hospital to survive. One of the efforts is to calculate the unit cost correctly. This calculation will...

Depok: Universitas Indonesia, 1995

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adharinalti, author

Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah : analisis yuridis Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah / Adharinalti

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji substansi pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2) mengkaji peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hasil penetapan pemilihan kepala daerah. 3) mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hail penetapan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif...

2006

T16478

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian