Hasil Pencarian

Ditemukan 833 dokumen yang sesuai dengan query

Yoannita Mariani, author

Perbandingan putusnya perkawinan karena perceraian dalam agama katolik yang ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum kanonik (analisis putusan nomor: 176/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM dan nomor: 73/PDT.G/2011/PN.SMDA) = The comparison in relation to a breaking of marriage due to divorce within catholic religion based on law number 1 of the year 1974 on marriage and canon law 176/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM dan nomor: 73/PDT.G/2011/PN.SMDA) / Yoannita Mariani

ABSTRAK
Dalam menjalin hidup bersama melalui pembentukan sebuah keluarga, setiap suami isteri menghendaki agar perkawinan yang dibangun berjalan dengan harmonis untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, suami isteri seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga dapat menyebabkan sebuah perkawinan gagal dan berakhir pada pemutusan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cut Nabilla Sarika, author

Akibat hukum penetapan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta benda sebelum adanya penetapan: studi kasus penetapan-penetapan pengadilan = Concequences of law of court decree about prenuptial agreement to marriage property before the court decree: case study court decrees

ABSTRAK
Sebuah akta perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jika tidak dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku untuk para pihak saja, yaitu suami istri. Dalam praktek, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan lalai untuk mencatatkan perjanjian perkawinan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tanti Jatiningrum, author

Implikasi Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Tanpa Membuat Perjanjian Kawin Terhadap Harta Bersama : Studi Putusan Kasasi Nomor 3403/K/PDT/2016 = The legal implication of mixed nationality marriage without making the Pre-Nuptial Agreements on joint property : Case Study No. 3404/K/PDT/2016

Kedudukan harta perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri, termasuk mengenai kepemilikan atas tanah di Indonesia. Perjanjian perkawinan akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang di dapat selama berumah tangga. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum atas perkawinan campuran tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53720

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agit Desy Noor, author

Perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari segi hukum perdata internasional = Nuptial agreements after contitutional court decree number 69/PUU-XIII/2015 on mixed marriage in Indonesia in terms of private international law.

Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan semakin banyaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat di Indonesia, khususnya dalam perkawinan campuran. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), ruang lingkup dalam perjanjian perkawinan merupakan harta benda perkawinan serta perjanjian lainnya asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Firda Ayu Wibowo, author

Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang disertai dengan poligami menurut pandangan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan nomor: 568/pdt.g/2015/pa. pbr = Annulment of marriage caused by forgery identity followed with polygamy on the perspective of law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation: analysis of decision number: 568/pdt.g/2015/pa. pbr

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pelaksanaan perkawinan sedemikian rupa. Meskipun telah ada pengaturan terkait perkawinan, namun masih saja terdapat tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya seperti tindakan pemalsuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S67405

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andira Permata Sari, author

Permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh jaksa dan permohonan oleh istri (Studi kasus putusan nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr dan putusan nomor 458/Pdt.G/2016/PA.Wno) = Marriage annulment request by the prosecutor and by the spouse due to falsification of identity (Case study: Religious court verdict number 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr and verdict number 458/Pdt.G/2016/PA.Wno)

Di Indonesia perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat suci dan sakral sehingga dalam pelaksanaanya terikat oleh Undang-Undang Perkawinan, dan khusus bagi umat Islam pelaksanaan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan kedua peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan tetap terjadi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Elma Meniar, author

Permasalahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hubungannya dengan perkawinan di bawah umur (analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017) = Problems of minimum marriage age for women in Law No. 1 of 1974 concerning marriage and its relations with underage marriages (analysis of constitutional court decision number 22/PUU-XV/2017)

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur Usia minimal menikah, menimbulkan berbagai masalah terkait dengan pernikahan di bawah umur. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon untuk menambah ketentuan batas usia pernikahan bagi wanita, menarik perhatian penulis untuk penelitian Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan masalah disebutkan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Naqiya Nazzaha, author

Analisis gugatan pembatalan perkawinan akibat poligami setelah kematian suami serta akibat hukumnya terhadap anak dan harta (studi kasus putusan pengadilan agama Jakarta Timur no. 1999/Pdt.G/2010/PA JT jo. putusan pengadilan tinggi agama Jakarta no. 0106/Pdt.G/2011/PTAJK) = Analysis of the lawsuit of marriage cancellation due polygamy after husband death and legal due to the child and assets (a case study of religion court decision no. 199/Pdt.G/2010/PA JT jo. religion high court decision of Jakarta no. 0106/Pdt.G/2011/PTAJK)

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang menuju pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakina, mawaddah dan warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang. Sejalan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42665

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

B. Gunawan, author

Prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang nomor I tahun 1974 suatu tinjauan dari sudut hukum Islam

1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggyka Nurhidayana, author

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Suami Istri dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN.Skt) = Legal Consequences of Marriage Agreements That Have Not Been Ratified by Registrar of Marriage Against Married Couples and Third Parties. (Study of Decision Number 82 / Pdt.G / 2018 / Pn.Skt)

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri mengenai harta benda perkawinan, selain harus dibuat di hadapan Notaris harus pula disahkan/dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku pula terhadap pihak ketiga. Dalam penelitian tesis ini, dibahas mengenai bagaimana keberlakuan perjanjian perkawinan yang belum disahkan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian