Hasil Pencarian

Ditemukan 830 dokumen yang sesuai dengan query

Peran Nakodo dalam sistem perkawinan kaum samurai zaman edo (1600-1868)

Penelitian mengenai peran nak?do dalam sistem perkawinan kaum samurai zaman Edo, bertujuan untuk mengetahui peran apa raja yang dilakukan nak?do dalam perkawinan kaum samurai zaman Edo sehingga keberadaannya masih dipertahankan hingga saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan melalui buku-buku dan data internet yang berhubungan dengan peran nakado, membaca...

Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004

S13603

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Novianti, author

Pengaruh faktor tempat tinggal setelah menikah terhadap relasi jender dalam pernikahan internasional : studi kasus wanita Jepang yang menikah dengan pria Indonesia di jakarta

Nama : Karina Novianti. Skripsi ini membahas pengaruh faktor tempat tinggal terhadap relasi jender dalam pernikahan internasional antara wanita Jepang dengan pria Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, berdasarkan teori Kiran Cunningham mengenai pengaruh pola tempat tinggal setelah menikah pada relasi jender dan status wanita dalam pernikahannya. Pendekatan yang digunakan dalam...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009

S13587

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Lisza Nurchayatie, author

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan (Status) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini memberikan sikap landasan tegas bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36539

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Karlina, author

Gambaran komitmen perkawinan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf di masa awal perkawinan = A descriptive study of marital commitment in individuals whose married through ta aruf process in the beginning phase of marriage / Ayu Karlina

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai gambaran komitmen perkawinan pada individu yang menikah melalui proses ta rsquo aruf di masa awal perkawinan Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain kuantitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tipe komitmen dari Johnson dkk 1999 pada individu yang menikah melalui ta rsquo aruf komitmen personal...

2015

S59124

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rena Pranidana, author

Ganti rugi perbuatan melawan hukum penipuan dalam perkawinan dengan nomor perkara 1103 k/pdt/2014 = Compensation of unlawful act in fraud marriage in case number 1103 k pdt 2014

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun dalam praktiknya pada zaman sekarang, tuntutan ganti rugi yang diajukan tidaklah selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kondisi ini sangatlah berbeda jika dibandingkan pada era 1980 s.d. 1990-an,...

2016

S62844

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Delicia Gemma Syah Marita, author

Status harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan sebelum dilakukan pembagian harta : analisa putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn = Status of a property that is acquired after the end of a marriage before division of property settlement has been done : analysis of the Medan District Court Verdict Number 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah menggolongkan harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan, Bagaimana akibat hukum dari hata bersama yang belum dilakukan penyelesaian pembagian setelah putusnya perkawinan, dan Bagaimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49241

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nanda Oktavia, author

Perbandingan hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia = Comparison of marriage annullment in Indonesia and Malaysia

Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai negara bertetangga yang memiliki banyak kesamaan. Meski begitu, kedua negara memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal sistem hukum yang dianut. Adanya perbedaan tersebut tentu memengaruhi pengaturan hukum yang ada di masing-masing negara, termasuk peraturan perkawinan, di mana di Indonesia di atur di dalam UU No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sumarsono, author

Pandangan generasi muda terhadap upacara perkawinan adat di kota Jakarta

Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998

392.5 SUM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wea, Klaudius Adriyanto Ligo, author

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang beragama Khonghucu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Suatu studi terhadap putusan Mahkamah Agung No.178 K/ TUN/1997

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagi semua golongan, suku bangsa dan agama, tetapi pada kenyataannya telah terjadi diskriminasi pada penganut agama Khonghucu yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya karena dikatakan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, Khonghucu bukan merupakan agama yang diakui oleh negara. Permasalahan...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16298

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nova Helida, author

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28874

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian