Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
Eko Prasojo, author
ABSTRACT
Decentralization that has granted regulating and controlling authorities to the
regional government basically provides a chance for innovation in improving the quality of services, prosperity and welfare, as well as social participation. In procedural missteps in the issuance of Mining Authorization Permit (KP) by the regional government which eventually cause...
Depok: FISIP UI, 2010
MK-pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ernita Meilani, author
Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, telah membawa perbankan Indonesia untuk mulai menikmati hasilnya. Akan tetapi, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan dimana kemudian harus dilanjutkan dengan mencabut izin...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19571
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Reza Alfiandri, author
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1288
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Magda Mina Putri, author
Penerapan Otonomi Daerah secara penuh pada 1 Januari 2001 membawa perubahan mendasar dalam ketata negaraan Republik Indonesia. Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang salah satunya di bidang farmasi yaitu pelimpahan kewenangan pemberian izin apotek, toko obat, sertifikat penyuluhan bagi industri rumah tangga pangan dan sub penyalur alat kesehatan.
Suku...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T19088
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agustinus Imam Saputra, author
This study aims to examine the implementation of carbon pricing collection in Indonesia. This study also provides a review of the potentials for excise revenue, income tax (PPh), and value-added tax (VAT) from carbon emissions and an effort to build integrated supervision among stakeholders. This research uses descriptive qualitative method....
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022
336 ITR 7:3 (2022)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Abdurrahman Hadi, author
Permasalahan obat batuk sirop yang menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak mencapai angka 326 kasus per 5 Februari 2023. Kasus ini memberikan dampak yang besar kepada masyarakat selaku konsumen karena produk obat yang harusnya menyembuhkan malah menyebabkan kematian pada anak. Selain itu penyebab kematian ini disebabkan oleh obat atau sediaan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adhitya Saputra, author
Dalam kegiatan operasional pengeboran gas lepas pantai yang merupakan kegiatan industri hulu migas dimana diawali dengan kegiatan Survei Pendahuluan untuk menentukan tempat atau kegiatan pengeboran gas tersebut. Dalam hal ini banyak ditemukan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kegagalan dilakukan survei pendahuluan Pada penelitian ini, analisa risiko dilakukan pada...
2019
T52142
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dodik Ariyanto, author
ABSTRAK
Wacana untuk menaikkan tarif royalti batubara untuk pemegang IUP kembali mengemuka seiring dengan peningkatan harga batubara. Kenaikan tariff royalty akan secara langsung meningkatkan PNBP yang berasal dari iuran produksi batubara. Di lain pihak, peningkatan kewajiban royalty yang harus disetor oleh perusahaan pemegang IUP batubara akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian...
2017
T48385
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pandita, author
Kebijakan SIPPT diterapkan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1971 awalnya sebagai suatu kebijakan pengendalian pembebasan tanah dan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM di DKI Jakarta. Seiring dengan makin tertibnya bukti kepemilikan tanah, maka saat ini SIPPT lebih berperan sebagai kebijakan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM.
Setelah kebijakan berjalan selama lebih dari 35...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ira Apriyanti, author
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
