Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Zunah Zahraa, author

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Permohonan Hak Atas Tanah Aset Bekas Milikasing/Tionghoa melalui Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/PDT/2019) = Legal Protection Against Buyers with Good Faith in Application for Land Rights on Former Foreign/Chinese Owned Assets through Land Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 1935K/PDT/2019

Fokus dari penelitian ini adalah berkaitan dengan tanah yang berstatus bekas hak barat (dalam hal ini tanah eigendom) yang dimohonkan haknya melalui jual beli. Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa terhadap tanah- tanah yang harus diselesaikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anadyas Ratna Nurina, author

Pembatalan Perkawinan yang Diajukan oleh Anak dari Perkawinan Pertama atas Perkawinan Kedua dari Ayah (Analisis Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR)

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan Pengadilan berupa pengeluaran keputusan yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maharani Fransiska, author

Sengketa Hak Atas Tanah antara Penerima Hak Pengalokasian Tanah dengan Penggarap Tanah di Pulau Batam (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 443/K/PDT/2014)

Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaannya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan. Salah satunya konflik tanah di Pulau Batam antara pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42899

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Noval Pahlevi, author

Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)) = Interfaith Marriage After the Issuance of SEMA Number 2 of 2023 (Study of Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)

Mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas, yang mana UU Perkawinan sendiri mengembalikan lagi kepada agama dan kepercayaannya masing-masing yang hendak melaksanakan perkawinan. Mayoritas agama yang diakui di Indonesia sendiri melarang perkawinan beda agama, namun perkawinan beda agama masih marak terjadi, setidaknya sampai sebelum terbitnya SEMA 2/2023 yang isinya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Soesilo Aribowo, author

Rekayasa ulang proses penyelesaian permohonan kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penulisan tesis ini dilatar belakangi berbagai keluhan masyarakat khususnya masyarakat berperkara yang sedang mengajukan permohonan kasasi perdata di Mahkamah Agung karena rumit dan lambannya proses atau alur yang harus ditempuh sebelum mendapatkan putusannya. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan, Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007

T19249

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eva Dewi Kartika, author

Tinjauan yuridis pengalihan hak atas merek pada saat permohonan pendaftaran merek berdasarkan pasal 41 ayat 8 undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis = Juridical review of trademark assignment on trademark application based on article 41 paragraph 8 of law no. 20 year 2016 regarding trademark and geographical indications / Eva Dewi Kartika

ABSTRAK
Pasal 41 Ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Trademark Law Treaty. Akan tetapi, di dalam proses pelaksanaannya terjadi banyak kerancuan dan pertentangan, khususnya...

2019

T54956

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Deska Legira, author

Analisis hukum terhadap akta notaris berupa akta jual beli dan pelepasan hak atas tanah sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir = Legal analysis of notary deed of the deed of sale purchase and release of the rights of land as the basis of the application for the expired right to built

ABSTRAK
Permasalahan mengenai pertahanahan di Indonesia masih begitu banyak dan pelik. Salah satunya adalah permasalahan permohonan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir dengan Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah dihadapan Notaris. ...

2013

T32787

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabilah Karimah, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan permohonan dan pemberian hak guna usaha pada PT. Perkebunan Nusantara VII Distrik cinta manis serta hambatan dan solusinya = Juridical review of the application and issuance of land cultivation right on PT. Perkebunan Nusantara VII cinta manis district obstacles and solutions / Nabilah Karimah

ABSTRAK
Permohonan dan pemberian hak atas tanah serta pendaftarannya merupakan prosedur penting yang harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara VII Distrik Cinta Manis dan bagaimanakah hambatan yang muncul dalam permohonan...

2017

T47102

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elsa Febi Novayanti, author

Pertanggungjawaban perseroan terbatas dikaitkan dengan permohonan pailit ditinjau dari UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas : studi terhadap Keputusan Pengadilan Niaga No. 32/Pailit/2000/PN.Niaga/JKT.PST = Limited liability associated with type judging from Bankrupt Law. 40 of 2007 on limited liability company : study No. against decision of the Commercial Court. 32/PAILIT/2000./PN.COMMERCIAL/JKT.PST

ABSTRAK
Apabila Direksi melakukan kegiatan pribadinya dengan mengatas namakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka Perseroan tersebut tidak bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, jadi Direksi masingmasing secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan. Keempat promissory notes yang diterbitkan oleh kedua Anggota Direksi PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38925

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Karunia, author

GAMBARAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT NON KUOTA JKN DI KOTA DEPOK TAHUN 2021-2022 = Description of the Refusal of Applications for Funding in the Non-Quota JKN Public Health Insurance Program in Depok City in 2021-2022

Sejak Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program penunjang pelayanan kesehatan masyarakat telah ditetapkan. Salah satu kota yang mengembangkan Sistem Jamkesda adalah Kota Depok melalui Perda No. 03 Tahun 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota yang menerapkan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Setelah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jamkesda...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian