Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Damian Agata Yuvens, author

Abstrak
Kendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya pengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai kewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanisme penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyata alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehingga secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017

340 JHP 47:3 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ibrahim Lakoni, author

Pembatasan Penetapan Tersangka yang Berulang Kali oleh Aparat Penegak Hukum = Restrictions on the Determination of Suspects Repeatedly by Law Enforcement Officers

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, maka sekarang ini apabila seorang ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengajukan permohonan praperadilan, akan tetapi setelah putusan praperadilan memenangkannya dalam artian penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, maka aparat...

2020

T54752

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Farkhan Askari, author

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi = Application of "pre-trial" by third party to ceasing investigation or prosecution of corruption

Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya. KUHAP memberi hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19634

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dominggus Reformator Olua, author

Praperadilan terhadap penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai

Jakarta: Intelektual Writer, 2021

343.056 DOM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dila Paruna, author

Tinjauan prinsip due process of law dalam penerapan larangan pengajuan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (studi kasus dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN.Pky dan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis) = The Review of the due process of law principle on the prohibition on filling of Habeas Corpus Examination Request for Suspects of The List of wanted persons (case study in Decision Number 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk and Decision Number 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan larangan pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2018 apabila ditinjau dari prinsip due process of law sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harahap, M. Yahya, author

Pembahasan permasalahan dan penerapan

Jakarta: Pustaka Kartini, 1993

345.05 HAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Devi Meyliana S K, author

Tinjauan yuridis perpradilan dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan, (studi kasus putusan praperadilan nomor: 10/PID.PRAP/2008/PN JKT SEL.dalam perkara Asian Agri Group) / Devi Meyliana S K

ABSTRAK
Lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai wadah perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa atas tindakan penguasa, dalam hal ini adalah pejabat penyidik atau penuntut umum. Dalam perkara pidana yang diatur secara umum dalam KUHP maupun delik-delik khusus yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, memperkenankan tindakan-tindakan dalam rangka menangani perkara pidana yang...

2010

S22508

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ali Lamhari, author

Batasan konsep pengawasan horizontal oleh lembaga praperadilan dalam gugatan sah atau tidaknya penghentian penyidikan menurut KUHAP: Studi kasus Putusan Praperadilan No. 31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel = The limitation concept of horizontal control by preliminary examination praperadilan institution in the validity of investigation termination lawsuit according to criminal code procedure (KUHAP): A case study of Praperadilan Verdict No. 31/Pid.Prap/2014

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai batasan konsep pengawasan horizontal oleh lembaga praperadilan menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan konsepnya, pengawasan horizontal menurut KUHAP lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi hakim praperadilan sebagai examining judge, dan bukan sebagai investigating judge. Belakangan prakteknya telah berkembang dimana fungsi pengawasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66857

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Kusumaningrum, author

Multitafsir saat gugurnya Praperadilan dan Perlindungan Hukum pemohon setelah Gugurnya Praperadilan = Multi interpretation of the pretrial s decision and legal protection of the applicant after the pretrial s abort decision

Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alfonsius Gebhard Loe Mau, author

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi = The appeal of pretrial by third party in corruption criminal act

Tesis ini membahas tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dalam praktek praperadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28886

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian