Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Bido Yuddistiro, author

Upaya-upaya kelompok kerja koalisi nasional organisasi penyandang disabilitas di Indonesia dalam proses pengajuan penggantian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat (Tahun 2013-2015) = The efforts of working group of the national coalition of disabled people's organization in Indonesia in the filing process replacement act No. 4 1997 on people with disabilities (2013-2015)

ABSTRAK
Pengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja....

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

S62544

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmi Intan Jeyhan, author

Urgensi dan mekanisme penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia = The urgency and mechanism for the application of constitutional preview of bill in Indonesia

ABSTRAK
Banyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan...

2017

S69590

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anis Idham, author

Beberapa permasalahan pranata jaminan hipotik kapal laut serta pelaksanaanya dalam hukum maritim Indonesia

Latar Belakang Permasalahan

1. Pertimbangan Teoritis dan Praktis

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua) pertimbangan, yaitu :

a) Pertimbangan teoritis,

b) Pertimbangan praktis dalam rangka usaha pengembangan armada Niaga nasional.

a. Pertimbangan Teoritis

Di kalangan masyarakat Indonesia sekarang sedang berkembang kegiatan penelitian dan pengkajian hukum yang relatif masih baru, yaitu hukum Ekonomi dan Hukum Maritim yang belum...

1988

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Lazuardi P., author

Pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap gagasan perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD yang dikaitkan dengan gagasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan pilihan tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan dari pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25481

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Ari Bona, author

Beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi pembahasan rancangan undang-undang (Tinjauan fungsi legislasi DPR RI masa kerja 1 Oktober 1999 - 23 Juli 2001

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S8576

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Aribi, author

Proses pembuatan kebijakan rancangan undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang no. 22 tahun 2014 = The policy making process of the draft law on election of Governors, Regents and Mayors become UU no. 22 of 2014 / Ahmad Aribi

ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan bagaimana Proses Pembuatan Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang terbagi kedalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu rapat...

2016

T47419

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lathifah Khazza, author

Peran Konde.co Sebagai Media Berperspektif Perempuan Dalam Mendorong Advokasi Agenda Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2020-2022 = Analyzing the Role of Konde.co in Advocating the Anti-Sexual Violation Bill (RUU TPKS) in 2020-2022

Dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 menimbulkan sejumlah konsekuensi, salah satunya adalah polarisasi pembingkaian berita oleh media berita digital. Berita terkait isu RUU PKS atau kemudian berganti nama menjadi RUU TPKS dibingkai oleh segelintir media sebagai RUU yang melegalkan perzinaan, LGBT, dan sejumlah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Amanda Prasetya, author

Profesi Penunjang Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia = Professional Support for Personal Data Protection in Electronic Transactions in Indonesia

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi kebocoran data pribadi sensitif yang melibatkan instansi pemerintahan dan perusahaan besar di Indonesia. Pelindungan data pribadi dan rasa aman atas privasinya merupakan hal fundamental yang wajib diberikan oleh negara pada setiap individu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NR1 1945...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Haniatunnisa, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan penetapan RUU PERPU menjadi Undang-Undang = T(Territory Representative) representative in the second reading in the parliamentary proceeding to pass the bill of the emergency law as parliamentary act

Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43103

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sihotang, Gabriel Widiasta Ro, author

Visualisasi aksi dukung dan tolak Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual : analisis kriminologi visual terhadap gambar yang dihasilkan dan dipublikasikan Media Daring = Visualization of Visualization of Supporting and/or Rejecting Rallies Rancangan and/or Rejecting Rallies Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual : visual criminological analysis of Images that generated and published by Online Media

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai rancangan peraturan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual masih dalam tahap pembahasan. Terdapat dua reaksi utama terhadap pembahasannya, yaitu dukungan dan penolakan. Bentuk dukungan dan penolakan yang cukup menarik perhatian adalah aksi damai dan aksi unjuk rasa. Fenomena ini kemudian diberitakan oleh media...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian