Ditemukan 231 dokumen yang sesuai dengan query
ABSTRAK
Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan pembenahan pada aspek regulasi, prosedur, dan penataan regulasi diharapkan akan mengatasi permasalahan yang terjadi seperti hyper regulation, tumpang tindih regulasi, berorientasi pada kualitas, ketidak sesuaian dengan perencanaan dan arah pembangunan, lemahnya peran kelembagaan, serta minimnya koordinasi antar kementerian/lembaga. diharapkan dengan danya reformasi regulasi terciptanya integrasi,...
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ester I. Jusuf, author
Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2001
305.8 EST r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mayang Sekarwangi, author
Pada waktu sekarang ini banyak terjadi ikatan perkawinan yang dilaksanakan cenderung cukup hanya memenuhi persyaratan hukum agamanya saja dan mengabaikan pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14590
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Binky Paramitha Iskandar, author
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2010
T37951
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maulida Lestari, author
Penggunaan standar dan regulasi sebagai instrumen dari kebijakan perdagangan dalam tingkat unilateral, regional dan global tclah mcningkat. Sernakin ketatnya standar kcarnanan dan kesehatan produk makanan merupakan salah satu sumber yang menjadi pusat perhatian beberapa negara berkembang. Standar yang diberlakukan oleh negara pengimpor bisa menjadi hambatan untuk peningkatan ekspor mereka. Studi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Widya Budi Andhini, author
Tesis ini membahas analisis strategi kebijakan bidang telekomunikasi sebagai masukan dalam rangka penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah nasional II 2010-2014 bidang komunikasi dan informatika. Lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi dan infrastruktur telekomunikasi nasional. Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber, seperti presentasi para narasumber ahli dari pemerintah, Undang-undang...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
T 26199
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Bayu Firdaus, author
Masalah korupsi telah banyak terjadi di lembaga-lembaga negara. Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga legislatif seperti, namun juga terjadi di lembaga eksekutif, seperti kementerian. Korupsi yang terjadi di Kementerian Agama dipilih dalam penelitian ini karena praktik korupsi tersebut merupakan sebuah ironi dari sebuah kementerian yang identik dengan moral dan agama...
Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017
320 JURPOL 3:1 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Christoph Herrmann
The book focuses on two major topics of current academic and political interest. Firstly, it adresses the 10th anniversary of China's accession to the WTO and its implications and secondly, it deals with different legal aspects of global energy markets.
...
Berlin: Springer, 2012
e20400000
eBooks Universitas Indonesia Library
Neysa Nadia Lestari, author
Internet sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, terutama pada generasi yang tumbuh bersama teknologi. Penggunaan internet yang tidak diatur dapat berujung pada adiksi yang lebih jauh lagi menimbulkan berbagai dampak negatif. Sebelum mencapai kondisi adiksi pun, penggunaan internet yang tidak diatur dapat menyebabkan masalah-masalah akademis. Penggunaan internet yang tidak...
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
T55156
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dzikry Gaosul Ashfiya, author
Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
